Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Strategi Pemerintah Tutup Defisit Anggaran 2020

Ekonomi defisit anggaran APBN 2020
Eko Nordiansyah • 24 Juli 2020 11:16
Jakarta: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Tahun ini defisit APBN diperkirakan sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, tahun ini kondisi global masih akan diliputi oleh ketidakpastian. Bukan hanya karena pandemi covid-19, tetapi juga masalah geopolitik, ketegangan Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, hingga volatilitas harga komoditas.
 
"Poinnya kita masih menghadapi uncertainty, volatility. Strategi besar kita dalam kondisi seperti ini harus fleksibel, oportunistik, tetap terukur dan prudent. Selalu melihat kesempatan, melihat kondisi market seperti apa," kata dia dalam video conference di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam pengelolaan pembiayaan, pemerintah akan mencari biaya cost of fund serendah mungkin. Meski begitu, pemerintah juga mengelola berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, sehingga tidak hanya menutup kebutuhan pembiayaan saat ini tapi juga mengurangi beban utang di masa depan.
 
"Misal kita ambil utang ada jatuh tempo, itu harus diatur misal agar tidak jatuh di satu tahun tertentu, harus disebar profile jatuh temponya harus diatur. Harus manage risiko mata uang. Sekarang Euro murah, maka ambil euro semua. Siapa yang tahu tiba-tiba euro mahal? Harus manage juga. Cost of fund penting, tapi harus kelola risiko," jelas dia.
 
Untuk menutup kebutuhan defisit anggaran, pemerintah akan mengandalkan sumber internal pemerintah non-utang. Misalnya menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL), pos dana abadi pemerintah, hingga dana-dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU).
 
Kedua, pemerintah akan menggunakan pinjaman program dari berbagai lembaga multilateral dan bilateral. Ketiga, menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik baik melalui mekanisme pasar maupun private placement.
 
"Selain itu SBN valas akan di-upsize disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan extraordinary. Dalam undang-undang juga sudah diatur bahwa Bank Indonesia (BI) dapat membeli SBN di pasar perdana," pungkasnya.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif