Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan 12 juta pelaku UMKM dalam program tersebut. Nantinya mereka akan mendapat bansos tunai sebesar Rp2,4 juta sebagai tambahan modal usaha.
"Dengan data yang ada yang sekarang sedang di-clean-kan akan diluncurkan pada Agustus. Mungkin pada saat atau sesudah 17 Agustus nanti oleh Pak Presiden atau menterinya," katanya dalam webinar di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
Sri Mulyani menegaskan saat ini verifikasi data penerima menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan pemerintah. Jika menggunakan data program yang sudah berjalan, maka terdapat dua juta peserta dalam Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), enam juta di program Mekaar, empat juta di Pegadaian, dan 1,5 juta di koperasi.
"Sekarang adalah dalam proses untuk pengumpulan data itu untuk verifikasi sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan tadi. Paling sulit, kalau kita lakukan masif, anggarannya diberikan, maka kemungkinan terjadi kalau data belum clean dan consolidated ada pihak yang dapatkan satu atau dua bantuan pemerintah dan ada yang belum atau tidak mendapatkan," jelasnya.
Kendati demikian, pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perbankan yang selama ini memiliki akses langsung ke pelaku UMKM. Menkeu menambahkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diperlukan agar akuntabilitas program tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Kita selalu mencoba untuk, bahkan saat mendesain, konsultasi agar tidak jadi persoalan dari sisi akuntabilitas. Karena memang ini semua harus dipertanggungjawabkan. Dan memang trade off antara kecepatan dan ketepatan ketika bahan baku data belum komplit, menjadi sesuatu yang sangat menantang untuk kita semua," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
