Dalam Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara, gema kata merdeka digaungkan dengan penuh semangat oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Pekikan kata merdeka yang disambut dengan kata yang sama oleh semua hadirin yang hadir membangunkan rasa semangat dan rasa pesatuan serta kesatuan pada kesempatan itu.
"Merdeka, merdeka, merdeka!" tegas Zulkifli Hasan, yang disambut dengan teriakan merdeka oleh para hadirin, dalam sidang tahunan yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Pada kesempatan itu, Zulkifli menegaskan, MPR RI terus berupaya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33. Adapun pasal tersebut merupakan instrumen pelaksana dari sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"MPR memandang penting pelaksanaan politik ekonomi Pancasila bagi semua elemen bangsa dan substansial tentang sistem ketatanegaraan," ujar Zulkifli.
Sementara itu, Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat dalam sidang tersebut mengungkapkan bahwa di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini maka pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kebijakan ini penting dilakukan untuk mencapai sejumlah target.
Dalam hal ini, pemerintah ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih," tuturnya.
Sementara itu, lanjut Jokowi, terhadap tugas pengkajian sistem ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksanaannya maka MPR telah berhasil memformulasikan penataan sistem perekonomian nasional, yang diharapkan dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan.
"Adapun terhadap tugas penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, MPR telah memfasilitasi sejumlah kegiatan kebangsaan guna memperluas penerapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di segenap kalangan masyarakat," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, masih kata Jokowi, semua capaian itu seharusnya tidak membuat cepat berpuas diri. Karena tantangan yang dihadapi sekarang ini dan ke depan tidak ringan. Indonesia masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan termasuk masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global.
"Namun, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
