Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan jika isi dari paket tersebut sangat detail dan menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengintegrasikan kebijakan ekonomi secara menyeluruh baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.
"Tujuan akhir yang ingin dicapai tentunya adalah bauran kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi sektor riil dan dunia usaha. Selain mengurangi tekanan akibat turunnya nilai tukar rupiah atas USD," tutur dia, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Dirinya pun mendukung apa yang menjadi kebijakan ekonomi pemerintah tersebut karena ditujukan untuk mengurangi tekanan penurunan nilai tukar rupiah atas dolar AS pada pertumbuhan ekonomi.
"Kebijakan untuk menarik devisa hasil ekspor (DHE) ke bank dalam negeri, jika eksportir menyimpan dananya di sistem perbankan di Indonesia, pajak atas bunga deposito yang saat ini 20 persen akan dikurangi sebesar 5-10 persen, bahkan sampai nol persen yang besaran insentif pajak dan bunganya tergantung pada tenornya," lanjutnya.
Mneurut dia, paduan insentif dari sisi tarif pajak yang lebih rendah dan insentif bunga yang lebih rendah harusnya disambut oleh para pelaku usaha yang selama ini banyak melakukan ekapor tapi devisa hasil ekspornya tidak disimpan di sistem perbankan Indonesia.
Oleh sebab itu, kebijakan insentif bunga dan insentif pajak tersebut harus dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga bisa segera diimplementasikan.
Dia menambahkan, saat ini masyarakat sedang menunggu upaya pemerintah untuk memperbaiki daya beli dengan menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan ekonomi, mengingat sedang terjadi momentum turunnya harga minyak dunia pada kisaran USD40-an per barel.
Tentunya, tambah Misbakhun, kebijakan penurunan harga BBM ini akan sangat ditunggu oleh masyarakat dunia usaha yang diikuti dengan pengurangan biaya produksi. Sehingga harga barang ditingkat konsumen tetap bisa dijaga pada supaya dalam daya beli masyarakat.
"Belum diumumkannya penurunan harga BBM bersamaan dengan paket kebijakan ekonomi tahap II saat ini mungkin disebabkan pemerintah memerlukan koordinasi lebih menyeluruh," pungkas politikus Partai Golkar itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
