Rapat kerja antara Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)
Rapat kerja antara Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)

Sri Mulyani: Kredibilitas Bendahara Dipertaruhkan Jika Pura-pura Akui Punya Uang

Ekonomi pns kementerian lembaga belanja negara
Suci Sedya Utami • 31 Agustus 2016 07:45
medcom.id, Jakarta: Banyak yang mempertanyakan langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kurang lebih dua minggu setelah dilantik langsung berani melakukan pemangkasan dan penundaan belanja negara dan transfer daerah dengan total Rp137 triliun.
 
Menjawab pertanyaan tersebut, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI mengenai RAPBN 2017, mengakui jika ada uang dirinya senang untuk memberikan anggaran belanja secara besar-besaran. Namun faktanya, untuk mencapai penerimaan negara utamanya pajak akan sangat sulit, apalagi diprediksi adanya tidak tercapai pajak Rp219 triliun.
 
Ani mengatakan dirinya tak malu mengakui jika Pemerintah saat ini memang kesulitan untuk mengumpulkan penerimaan. Bahkan dirinya terus memonitor penerimaan hari demi hari. Karena baginya kredibilitas anggaran negara sangat tergantung dari cara bendahara negara mengelola keuangan negara dengan apa adanya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bahkan secara tak langsung menyinggung Menteri Keuangan sebelumnya Bambang Brodjonegoro yang duduk di sebelahnya dan saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas.
 
"Saya enggak malu untuk mengatakan itu karena saya tahu bahwa kredibilitas bendahara negara akan sangat terpengaruhi dengan tidak berpura-pura (mengakui) kalau enggak punya uang," kata Ani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2016) malam.
 
Dirinya menyatakan melaksanakan fungsi sebagai bendahara negara sesuai dengan UU keuangan negara dan UU APBN yang mengamanatkan dipatok tidak lebih dari tiga persen sehingga membuat manuver pemerintah dalam mengatur belanja sangat terbatas ketika penerimaan negara tak mendukung.
 
"Kalau penerimaan pajak enggak masuk, satu-satunya sumber uang adalah dengan meminjam. Kami enggak mau melanggar UU (defisit tiga persen)," jelas Ani.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi