Kesepakatan tersebut dicapai usai fraksi - fraksi DPR memberikan pandangan umumnya terhadap RAPBN dan Nota keuangan 2017 yang sudah disampaikan sebelumnya.
"Setelah mendengar pandangan pandangan dari fraksi - fraksi RAPBN akan dilanjutkan pada tingkatan teknis. Pemerintah dalam hal ini Menteri keuangan akan menyampaikan tanggapannya pada paripurna lanjutan Selasa 30 Agustus 2016 nanti," ungkap Ketua DPR Ade Komarudin dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Di RAPBN 2017, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,3 hingga 5,9 persen dengan tingkat inflasi sebesar 4 persen dan tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3 persen. Nilai tukar rupiah 13.300 per USD, harga minyak USD 45 per barel serta produksi minyak 780.000 barel per hari dan gas 1,1 juta barel setara minyak.
Sedangkan untuk belanja negara diajukan sebesar Rp 2.070,5 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp 1.737,6 triliun dengan defisit sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam paparan fraksi fraksi terlihat bahwa terdapat beberapa pandangan yang memandang target pertumbuhan ekonomi yang diambil pemerintah sebagai target yang moderat dan pandangan target tersebut bisa lebih tinggi lagi. Namun secara umum target tersebut dipandang dapat ditingkatkan dengan berbagai efort dari pemerintah.
"Asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung bersifat moderat, seharunya pemerintah bisa lebih optimis dengan adanya beberapa sentimen positif seperti kebijakan tax amnesty yang seharusnya mendorong ekonomi nasional dan juga tim ekonomi baru yang seharusnya bisa memberikan optimisme," ungkap juru bicara partai Gerindra, Nizar Zahro dalam paparannya.
Menurutnya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memiliki keterbatasan ruang gerak dalam fiskal akibat tidak tercapainya penerimaan negara, terutama dari sisi penerimaan pajak. Terlihat dari 2 tahun terakhir dimana pemerintah sudah melakukan beberapa perubahan namun tetap tidak bisa mencapai target yang diinginkan sehingga menyebabkan perencanaan yang dibuat tidak bisa berjalan akibat kurangnya penerimaan.
Terkait hal tersebut Juru bicara Fraksi partai PAN, Sukiman mengungkapkan pembentukan APBN tidak seharusnya mencantumkan adanya asumsi defisit agar ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal bisa dikurangi. Jika memang terpaksa harus melakukan penambahan hutang maka diharapkan dipergunakan untuk belanja modal atau investasi jangka panjang.
"Dengan defisit yang mencapai 2,41 persen pada RAPBN 2017 kami meminta pemerintah untuk melakukan koreksi dalam penghitungan defisit karena akan membahayakan keuangan negara. Kami menolak dengan keras penambahan hutang pemerintah sebesar Rp389 triliun pada 2017 mengingat dalam dua tahun terakhir penambahannya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya," papar Sukiman.
Begitu juga dengan pandangan dari Fraksi PKS yang disampaikan oleh M Nasir Jamil mengungkapkan bahwa pemerintah sudah harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap hutang yang nominalnya semakin terus bertambah di setiap tahunnya. Untuk itu target penerimaan perpajakan harus dibuat realistis dan realisasi pendapatan negara yang bersumber dari pendapatan perpajakan masih jauh dari optimal terutama dalam hal tax rationya.
"Kami mencermati semakin tingginya beban bunga hutang di RAPBN 2017 sebesar Rp 221,40 triliun dan semakin meningkatnya defisit keseimbangan primer yang mencapai Rp 111,43 triliun yang membuat RAPBN 2017 secara keseluruhan masih tidak sehat. Sehingga pemrintah perlu mencari alternatif penerimaan negara dan seumber pembiayaan yang lebih sehat," ujar Nasir.
Selain itu hal yang mengemuka dalam paparan pandangan fraksi fraksi DPR RI adalah terkait target inflasi yang dipandang oleh hampir semua fraksi bahwa pemerintah diharapkan bisa mencapai target inflas yang lebih rendah. Seiring dengan pengaktifan Tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan tujuan akhir meningkatkan daya beli yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah dapat terus menekan inflasi kedepannya.
Menanggapi pandangan pandangan fraksi - fraksi DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya akan melihat dan mengkaji secara keseluruhan masukan dari fraksi-fraksi terkait RAPBN 2017. Nantinya masukan - masukan tersebut akan di pertimbangkan dalam pembahasan teknis RAPBN 2017 nanti.
"Saya akan mempelajari dulu semua masukannya, nanti pandangan pemerintah akan disampaikan saja semuanya sekalian pada minggu depan," pungkas Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
