Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui kesulitan untuk mengimplementasikan pendekatan tersebut pada tahun depan. Hal ini merespons pandangan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mempertanyakan pendekatan dimaksud.
Menurut Bambang pendekatan itu akan sulit bila hanya melihat dari program kerja beberapa kementerian atau lembaga saja yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR yakni Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Memang sangat sulit kalau hanya lihat di k/l ini. Apalagi di luar kementerian adalah lembaga yang menunjang kerja pemerintah," kata Bambang, dalam rapat kerja pembahasan RKA K/L 2017 antara pemerintah dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2016).
Jika dibandingkan dengan di 2016, alokasi pagu indikatif belanja k/l di 2017 lebih rendah Rp14,8 triliun. Tahun depan pagu belanja k/l ditetapkan sebesar Rp769,3 triliun. Sedangkan di 2016 ini sebesar Rp784,7 triliun. Angka itu lebih rendah karena pemerintah sekarang ini memilih untuk memperbesar alokasi anggaran ke daerah melalui transfer daerah dan dana desa.
Dari besaran tersebut, belanja operasional turun dan lebih dialokasikan pada nonoperasional yang dirasa lebih memberikan dampak langsung pada masyarakat. Jika di masa lalu, misalnya, satu kementerian bisa mendapat alokasi Rp100 triliun, dan kementerian tersebut memiliki lima unit eselon satu maka artinya setiap eselon mendapat alokasi Rp20 triliun.
"Dengan pendekatan money follow program, tidak harus setiap eselon dapat Rp20 triliun. Pembagiannya bisa saja lebih besar atau lebih kecil. Misalnya dua eselon dengan prioritas lebih tinggi masing-masing dapat alokasi Rp40 triliun, sementara tiga eselon lainnya mendapatkan sisanya Rp20 triliun. Kalau ada unit yang tidak prioritas, bisa saja anggarannya lebih kecil," terangnya.
Lebih jauh, dirinya mengatakan, pendekatan ini bersifat holistik, matik, terintegrasi, dan parsial. Pendekatan money follow program mengamankan pada hal yang lebih prioritas. Meski pagu anggaran belanja k/l secara total turun, namun Bambang menegaskan bukan berarti dipukul rata semua k/l turun anggarannya. Sebab, ada beberapa k/l mengalami kenaikan.
"Ada 20 k/l yang naik, delapan k/l tetap, dan 59 k/l turun alokasinya. Memang yang turun kebanyakan tidak menjadi mitra Komisi XI. Meskipun berat, kami mencoba melakukan pendekatan money follow program di 2017. Maka dari itu kami butuh dukungan supaya ide ini bisa dilakukan di 2017," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
