Kalla menjelaskan, meski tercatat dalam panama papers, nama pejabat atau pengusaha asal Indonesia tak otomatis sebagai penjahat. Ada banyak alasan nama tersebut tercatat dalam dokumen yang bocor dari sebuah firma hukum di Panama, Mossack Fonseca.
"Ya ini kan Panama Paper bermacam-macam, bukan berarti yang ada namanya di situ langsung melakukan kejahatan. Ini sama dengan orang ke luar negeri, mereka bisa jalan-jalan, boleh berbisnis, atau ada yang ke luar negeri untuk sembunyi karena takut dihukum," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016).
Kalla pun mengatakan, pemerintah akan melihat apakah data yang terdapat dalam dokumen itu tergolong kejahatan di Indonesia. Jika demikian, pemerintah akan menindaklanjuti sesuai dengan jalur hukum yang ada.
"Kalau masalahnya pajak ya, bikin pengampunan lah, kan gitu," kata Kalla.
Pemerintah pun saat ini tengah gencar untuk meloloskan RUU Tax Amnesty di DPR. Usulan dari pemerintah telah disampaikan. DPR akan membahas satu per satu RUU ini dalam waktu dekat.
Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan untuk mengkaji dokumen yang mencatatkan nama orang Indonesia sebagai pemilik dan pengelola perusahaan bayangan di dunia.
"Bahwa itu dipelajari dulu apakah ada kaitannya dengan upaya pemerintah untuk membuat tax amnesty. Presiden meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mengkajinya," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi SP.
Dokumen berukuran berukuran besar bocor dari Firma Hukum Mossack Fonseca di Panama. Firma hukum ini memiliki lebih dari 35 cabang di seluruh penjuru dunia. Dalam data itu, terlihat bagaimana politikus, pejabat publik, pemimpin negara, dan pengusaha mengelola uang mereka dengan membuat perusahaan bayangan (offshore). Firma Mossack Fonseca memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan perusahaan itu di beberapa negara surga pajak di dunia.
Dokumen yang dikenal dengan Panama Papers ini diketahui juga mencatat beberapa nama pengusaha asal Indonesia. Pengusaha yang juga bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku pernah menggunakan jasa Fonseca saat masih aktif di dunia bisnis.
Ribuan nama pengusaha dan pejabat publik asal Indonesia juga muncul dalam investigasi perputaran uang perusahaan bayangan yang dilakukan International Consortium Investigative Journalists. Setidaknya, ada sembilan keluarga terkaya Indonesia yang tercatat memiliki lebih dari 190 perusahaan bayangan di beberapa negara surga pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
