Proyeksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia untuk 2022 yang berada pada kisaran 2,8-3,2 persen. Asian Development Bank (ADB) pada September lalu juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 dari 5,2 persen menjadi lima persen.
Namun demikian ADB memprediksikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang akan terhindar dari resesi. Meski kinerja ekspor Indonesia diperkirakan terpengaruh, ADB masih optimistis dengan kinerja perekonomian Indonesia karena pemulihan ekonomi Indonesia masih berada pada jalurnya.
Mewaspadai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat memengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi.
| Baca: Memahami Arti Resesi Ekonomi, Beserta Dampaknya |
"Tentunya Indonesia ada faktor positif berada di lingkup ASEAN, dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan sebesar 4,9 persen. Di regional, kita ini masih ada pertumbuhan sehingga tentu di Indonesia menjadi sumber pertumbuhan ke depan," ungkap Airlangga, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 Oktober 2022.
Airlangga menambahkan Indonesia telah melakukan pengendalian inflasi dengan cukup baik, saat ini inflasi berada di 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Hal itu melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
Di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, tambahnya, pemerintah melakukan berbagai berupaya agar harga di dalam negeri stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat terjaga. Pemerintah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja.
Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2 persen dan tahun depan tetap bertahan di atas lima persen. Terkait ancaman krisis pangan, pemerintah memprioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan.
"Indonesia beruntung karena produksi beras dalam tiga tahun terakhir 31 juta dan tentunya kita memiliki daya tahan yang cukup. Karena dalam tiga tahun terakhir juga kita tidak melakukan impor beras. Selanjutnya kita juga melihat, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia relatif juga tidak mengimpor jagung dan bahkan kita mengalami surplus jagung," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
