| Baca juga: Sri Mulyani Pamer Kesuksesan RI Tangani Tantangan Fiskal saat Covid-19 di Pertemuan IMF |
Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, dikutip dari Antara, Kamis, 21 Mei 2026, menyampaikan pidato Presiden dalam forum tersebut menunjukkan arah yang lebih luas dari sekadar penyampaian rencana anggaran tahunan. Menurutnya, APBN 2027 diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menata ulang arah kebijakan fiskal nasional.
Ia menilai Presiden tidak melihat APBN hanya sebagai dokumen teknis keuangan negara, melainkan sebagai alat kebijakan yang memiliki fungsi lebih besar, yakni melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem ekonomi Indonesia.
Dalam pandangannya, kekuatan utama dari pidato tersebut terletak pada keberanian Presiden mengaitkan APBN dengan agenda yang lebih luas, termasuk perlindungan sosial, perbaikan struktur penerimaan negara, serta penguatan kedaulatan atas sumber daya alam nasional.
Presiden dalam pidatonya juga menegaskan bahwa APBN harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkokoh perekonomian nasional, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, arah fiskal 2027 disebut harus tetap dijaga dalam koridor kehati-hatian dan keberlanjutan, mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang masih tidak stabil.
Sudarto menambahkan bahwa pesan tersebut menjadi semakin relevan karena disampaikan di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk perubahan proyeksi peringkat kredit oleh lembaga seperti Moody’s dan Fitch, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta pelemahan pasar saham dalam beberapa waktu terakhir.
Ia juga menyoroti bahwa Presiden secara terbuka menyinggung persoalan struktural yang selama ini menjadi tantangan fiskal, seperti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB serta potensi kebocoran dalam pengelolaan kekayaan nasional.
Menurutnya, Presiden tidak berhenti pada target makroekonomi seperti pertumbuhan maupun defisit anggaran, tetapi juga menyoroti akar masalah seperti praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya kontrol negara terhadap rantai nilai komoditas strategis.
Lebih jauh, Presiden menekankan pentingnya kembali pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini, menurut Sudarto, menunjukkan adanya upaya menyatukan kebijakan fiskal dengan pembenahan struktur ekonomi nasional secara lebih mendasar.
Meski arah kebijakan tersebut dinilai positif, tantangan utama tetap berada pada tahap implementasi. Dengan target penerimaan negara yang masih berada di kisaran 11,82–12,40 persen dari PDB, ruang fiskal Indonesia dinilai masih terbatas untuk membiayai berbagai program prioritas tanpa meningkatkan risiko fiskal.
Sudarto menekankan bahwa jika pemerintah ingin APBN benar-benar menjadi alat transformasi, maka diperlukan langkah konkret yang lebih kuat. Reformasi penerimaan negara perlu dipercepat, pengawasan ekspor komoditas harus diperketat, integrasi data antar-lembaga harus diperkuat, serta tata kelola perpajakan dan kepabeanan harus ditingkatkan hingga level operasional.
Tanpa perbaikan tersebut, ia menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden akan tepat secara diagnosis, namun belum tentu diikuti oleh penguatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
