Ilustrasi dana transfer ke daerah - - Foto: dok AFP
Ilustrasi dana transfer ke daerah - - Foto: dok AFP

2022, Pemerintah Sisihkan Rp84,7 Triliun untuk Papua

Ekonomi Papua Kementerian Keuangan kementerian lembaga belanja negara otonomi khusus papua dana otsus APBN 2022
Antara • 17 Januari 2022 18:21
Jakarta: Pemerintah menganggarkan Rp84,7 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2022. Jumlah anggaran tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp79,7 triliun.
 
"Nilai ini naik dari 2020 yang sebesar Rp79,7 triliun, tapi memang turun sedikit dari tahun lalu yang Rp85,8 triliun karena ada belanja pusat yang disebut dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021," kata Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Adriyanto dalam Rapat Penyusunan RIPP Papua 2022-2041, Senin, 17 Januari 2022.

Ini rincian anggaran untuk Papua dan Papua Barat:

  1. Dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) Rp12,9 triliun.
  2. Dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp50,2 triliun.
  3. Belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp21,6 triliun.
Total dana Rp84,7 triliun tersebut dibagi untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp27,24 triliun dan untuk Papua sebesar Rp57,41 triliun.
 
"Kalau kita lihat di situ ada belanja kementerian atau lembaga yang sudah cukup besar di 2021, secara total ada Rp21,6 triliun. Tentunya ini adalah menjadi tugas kita bersama yang akan dituangkan di RIPP (Rancangan Induk Percepatan Pembangunan) Papua bagaimana memastikan belanja K/L ini benar-benar bisa disinergikan dengan belanja yang dilakukan pemerintah daerah," terang Adriyanto.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia pun berpesan agar pemerintah pusat dan daerah Papua tidak melakukan dua kegiatan atau program yang sama sehingga belanja pemerintah menjadi tidak efisien.
 
"Tentu kalau penjumlahan dana belanja besar itu baik, tapi kalau melakukan hal yang sama, terjadi kelebihan kegiatan, ini perlu kita jaga. Jadi jangan sampai ada kegiatan yang berlebihan sehingga menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran," pungkasnya.
 
Adapun pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua 2022-2041. RIPP Papua ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif