"Negara berkembang perlu memastikan normalisasi kebijakan masih dapat dikelola dengan baik agar bisa mendukung pemulihan bersama, pemulihan yang lebih kuat," ungkap Perry, dalam acara Finance Track Main & Side Event February Series, Rabu, 16 Februari 2022.
Perry menjabarkan ada tiga strategi bagi negara berkembang dalam menghadapi hal ini. Pertama, memperkuat kebutuhan normalisasi untuk dikalibrasi dengan baik, diratakan dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik.
"Sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global. Di sisi lain langkah itu juga dapat meminimalisasi risiko bagi ekonomi negara-negara berkembang," paparnya.
Selanjutnya, memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan respons kebijakan moneter yang bersifat preemptive, pengelolaan arus modal, serta cadangan devisa yang memadai.
"Terakhir untuk meminimalisasi pengelolaan risiko normalisasi, pengaturan keuangan regional dan bilateral melalui Local Currency Settlement (LCS) juga diperlukan agar dapat mendukung proses normalisasi serta mendukung perdagangan dan investasi," terang Perry.
Ia bilang kesiapan dari negara berkembang juga terlihat dari adanya kerangka kerja bank sentral, khususnya dari sisi moneter. Ia mencontohkan, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah kebijakan terutama untuk menghadapi risiko efek rambatan kebijakan AS.
Bank Indonesia sudah menyiapkan tiga instrumen untuk menjaga stabilitas eksternal sekaligus mendukung pemulihan ekonom domestik. Ketiganya yakni menjaga stabilitas nilai tukar, manajemen likuiditas, dan suku bunga acuan.
Soal suku bunga, Bank Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakannya yang rendah selama inflasi masih terjaga dan belum memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Terkait suku bunga, kita akan terus mengadopsi suku bunga rendah di level 3,50 persen sampai tanda-tanda adanya tekanan fundamental terhadap inflasi dan perekonomian," tutup Perry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
