Karena itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 sudah tepat.
"Makanya kebijakan fiskal harus hati-hati, tidak bisa seperti 2008. Itu sebabnya yang dilakukan pemerintah dengan Perppu kemarin, fiskalnya pas dengan kondisi sekarang," kata dia dalam siaran virtual di Jakarta, Selasa, 21 April 2020.
Tak hanya dari sisi fiskal, covid-19, turut menekan perekonomian. Namun begitu, ekonomi Indonesia dapat tumbuh positif dibandingkan negara lain lantaran sumber perekonomian masih bisa ditopang oleh domestik.
"Tidak banyak negara tumbuh positif. Indonesia masuk ke negara yang diperkirakan tumbuh positif, karena dometiknya relatif lumayan. Sementara negara Singapura, rasio dari trade ke GDP besar. Itu kenapa Singapura pertumbuhan ekonomi bisa lebih lambat dari Indonesia," jelas dia.
Chatib menambahkan sektor keuangan termasuk nilai tukar rupiah dan pasar modal juga terganggu imbas covid-19. Hanya saja sebelum korona merebak, Indonesia masih dalam keadaan yang relatif stabil.
"Yang saya bilang, ekonomi dunia termasuk Indonesia itu berubah hanya kurang dari dua bulan. Penyebabnya covid. Karena logika ini, finansial sektor, pasar keuangan, nilai tukar rupiah tidak membaik kalau covid tidak diatasi. Ini sebabnya alokasi anggaran yang dilakukan untuk fokus ke kesehatan itu betul," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
