Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pada semester I-2020 pemerintah telah menerbitkan SBN kurang lebih Rp630 triliun. Sementara kebutuhan pembiayaan masih Rp900,4 triliun pada paruh kedua.
"Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan di sisa semester II-2020? Pertama, kita lihat telah terbitkan kurang lebih Rp630 triliun. Jadi sisa semester II masih harus Rp900,4 triliun," kata dia dalam video conference di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020.
Luky menjelaskan penerbitan SBN salah satunya akan dilakukan secara private placement, atau langsung dibeli oleh Bank Indonesia (BI) tanpa melalui lelang. Hal ini sebagaimana kesepakatan mekanisme burden sharing antara pemerintah dan bank sentral.
"Jadi nanti mekanismenya adalah pemerintah ada kebutuhannya. Jadi Rp397 triliun itu kan enggak sekaligus, sesuai dengan kebutuhan. Nanti BI akan membeli SBN sesuai kebutuhan (pemerintah)," jelas dia.
Pemerintah juga akan menerbitkan SBN ritel maupun SBN di pasar domestik dengan target masing-masing antara Rp35 triliun hingga Rp40 triliun. Selain itu, ada SBN dalam mata uang yen Jepang atau Samurai Bond yang siap dieksekusi senilai Rp13,5 triliun atau setara 100 miliar yen.
Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan penarikan pinjaman program baik dari kerja sama bilateral maupun multilateral. Saat ini pipeline sekitar USD5,5 miliar dari keseluruhan rencana penarikan pinjaman program sebesar USD7,3 miliar tahun ini.
"Kita masih nego terus dengan lender mitra kita itu sebesar USD5,5 miliar. Kita minta ratenya khusus karena ada covid-19. Selain itu juga rencana pinjaman luar negeri atau proyek yang sementara ini ditunda, semester II direncanakan akan sebesar Rp24,2 triliun," pungkasnya.
Adapun Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diprediksi melebar imbas meningkatnya kebutuhan belanja untuk penanganan covid-19. Defisit APBN diperkirakan mencapai Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
