Ia menyebut, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dalam program PEN tahun depan mencapai Rp126,54 triliun. Sedangkan anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19 dari belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp77,07 triliun.
"Sebagian untuk perawatan pasien covid, testing, tracing treatment, obat covid, insentif nakes dan untuk program vaksinasi yang kita perkirakan masih akan berlanjut di 2022," kata dia dalam video conference, Selasa, 24 Agustus 2021.
Selain itu, anggaran PEN 2022 juga akan dialokasikan untuk program prioritas sebesar Rp90,04 triliun dan dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp27,48 triliun. Ia menambahkan, pemerintah juga mengantisipasi munculnya varian baru covid-19.
"Menurut berbagai pandangan ahli munculnya varian masih mungkin terjadi. Jadi di 2022 pun kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan bergerak dan berkembangnya pandemi covid-19," ungkapnya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani melihat beban APBN untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial tetap besar. Apalagi pada saat yang sama pemerintah juga perlu melakukan konsolidasi APBN karena APBN merupakan instrumen negara yang memiliki keterbatasan kapasitas.
"Ini adalah sebuah dilema luar biasa yang akan terus kita lihat dan kita jaga dalam rangka kita tetap bisa menghadapi pandemi, melindungi masyarakat dari bidang sosial dan tetap memiliki kemampuan untuk mendorong pemulihan ekonomi kembali," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
