Dalam masalah pendapatan per kapita, Indonesia sampai saat ini masih terjebak dalam kategori middle income. Di mana jika melihat Catch Up Index (CUI) yang merupakan sebuah indeks yang menghitung kesenjangan pendapatan per kapita antara sebuah negara jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita di Amerika Serikat.
"Batas-batas masalah pendapatan per kapita digolongkan berdasarkan bangsa. Di mana untuk Eropa Barat mereka tergolong ke dalam masyarakat berpendapatan tinggi, sedangkan untuk kawasan sub Sahara Afrika, kebanyakan negara-negara di sana tergolong ke negara berpendapatan rendah," kata Woo, dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa di 1960 berdasarkan CUI ada 20 negara yang tergolong negara dengan per kapita yang tinggi, 32 negara tergolong per kapita menengah, dan 80 negara tergolong per kapita rendah. Sedangkan untuk 2008 terjadi sedikit perbedaan di mana untuk negara per kapita tinggi jumlahnya menjadi 27 negara, per kapita menengah jumlahnya menurun menjadi 24 negara, namun untuk negara per kapita rendah naik menjadi 81 negara.
Cara menghitung berdasarkan indeks tersebut adalah kombinasi perhitungan yang melibatkan jumlah pendapatan sebuat negara secara total, jumlah populasi, jumlah jam kerja yang sebenarnya, dan jumlah orang yang benar-benar bekerja. Tantangan lainnya yang juga akan dihadapi Indonesia adalah mengenai masalah infrastruktur.
"Berdasarkan IMF's World Econimic Outlook pada Oktober 2014 dijelaskan bahwa dengan membangun infrastruktur seharga USD1 dapat menghasilkan output sebesar USD3 dan pembangunan infrastruktur tersebut dapat didorong dengan pinjaman atau dengan meningkatkan pendapatan pajak," tutur Woo.
Menurut Woo, infrastruktur tersebutlah salah satu hal yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Pasalnya dengan adanya pembangunan infrasturktur dapat memicu meningkatnya kapasitasproduksi produk-priduk industri terutama untuk industri-industri berat sehingga akan dapat mencapai berbagai target produksi yang dicanangkan dan pada akhirnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi negara.
Namun, dalam membangun infrastruktur tersebut harus diperhitungkan dengan matang, jangan sampai demi mengejar target dan pertumbuhan melakukan pembangunan-pembangunan yang tidak terencana dengan matang sehingga pembangunan infrastruktur tersebut malah memberikan dampak buruk bagi sebuah negara.
"Banyak infrastruktur yang telah dibangun menjadi sia-sia. Ada yang biaya perawatannya mahal sehingga menurunkan daya saing nasional, proyek-proyek yang dibangun swasta dan berasal dari pinjaman tapi gagal sehingga harus diambil alih pemerintah, sampai masalah jangka panjang seperti kerusakan lingkungan," ucapnya.
Woo menjelaskan bahwa setidaknya ada empat strategi besar yang harus dilakukan Indonesia untuk menaklukkan tantangan-tantangan tersebut. Pertama, membangun sektor transportasi dan komunikasi, karena dalam jangka pendek hal itu akan menjadi stimulus makro dan dalam jangka panjang akan mempromosikan secara sendirinya untuk menarik pada investor. Pembangunan sektor transportasi tersebut harus meliputi semua sektor, baik jalan, pelabuhan, maupun bandara serta pembangunan jaringan komunikasi harus sampai masuk ke daerah pedalaman.
Pembangunan yang selanjutnya harus dilakukan adalah masalah SDM, dimana peningkatan kualitas SDM tersebut dapat ditingkatkan dengan melakukan pembangunan infrastruktur di sektor sanitasi, pendidikan, kesehatan, serta memberikan pelatihan-pelatihan berkualitas kepada para pengajar.
"Berikutnya adalah masalah administratif. Dalam hal harus benar-benar dibangun agar menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong investor untuk masuk. Hal ini bisa dilakukan dengan menguatkan sistem politik dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah," cetus Woo.
Hal terakhir yang harus dilakukan adalah membangun dengan cara yang ramah lingkungan. Menurut Woo jika Indonesia berhasil melakukan itu semua maka Indonesiaakan memiliki posisi tawar yang penting untuk menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan, dan Indonesia dapat menjadi yang memimpin ASEAN untuk membentuk mekanisme meditasi regional yang baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
