Menteri Koordinator PMK Puan Maharani. Medcom/Dheri A.
Menteri Koordinator PMK Puan Maharani. Medcom/Dheri A.

2020, Kemenko PMK Ajukan Anggaran Rp226,2 Miliar

Ekonomi puan maharani RAPBN 2020
Eko Nordiansyah • 25 Juni 2019 14:52
Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengajukan pagu anggaran untuk 2020 sebesar Rp226,2 miliar. Pagu anggaran turun 34,03 persen atau sekitar Rp116,7 miliar dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp342,89 miliar.
 
Menteri Koordinator PMK Puan Maharani mengatakan pihaknya meminta pengalihan anggaran dari pos program koordinasi pengembangan kebijakan PMK untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Namun tidak ada kenaikan pagu anggaran yang diajukan.
 
Dirinya menambahkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mengalami kenaikan dari pagu sebesar Rp119,9 miliar menjadi Rp136,37 miliar. Pagu bertambah sebesar Rp16,38 miliar yang berasal dari pos anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan PMK.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena ada penyesuaian gaji dan tukin serta sarana dan prasarana operasional perkantoran," kata Puan dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Dengan penyesuaian tadi, anggaran program koordinasi pengembangan kebijakan PMK menjadi Rp89,82 miliar dari Rp106,21 miliar. Menurut Puan, penyesuaian itu telah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi sehingga secara total jumlah usulan pagu anggaran tidak mengalami perubahan.
 
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengusulkan anggaran 2020 sebesar Rp282,76 miliar. Total pagu anggaran yang diajukan naik dibandingkan pagu anggaran 2019 sebesar Rp281,47 miliar.
 
Adapun Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan anggaran 2020 sebesar Rp344,54 miliar. Anggaran yang diajukan Luhut mengalami kenaikan Rp100 miliar dibandingkan dengan pagu indikatif yang sudah disepakati bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif