Menurut Ani, para wajib pajak pun dilaporkan masih ada yang mendatangi kantor pusat pajak dan kantor pelayanan pajak (KPP) lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Saya lihat masih sangat banyak, di pusat dan kantor-kantor lainnya buka sampai tengah malam," kata Ani ditemui saat memantau pelayanan tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, Jakarta Selatan, Jumat 31 Maret 2017.
Dirinya pun harap WP yang ikut bisa dilayani dengan baik oleh pegawai pajak meski telah melewati batas waktu pukul 23.59 WIB.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, setelah program tax amnesty, maka DJP dan seluruh pemangku kepentingan akan memulai tradisi kepatuhan mengumpulkan pajak. Pengumpulan penerimaan pajak masih membutuhkan upaya kerja kerjas, karena banyak tantangan maupun kendala teknis lainnya.
"Bahkan ada kendala teknis institusional dan bahkan dari sisi prosedur kita sendiri," jelas Sri.
Lebih jauh ia mengatakan salah satu yang menjadi penghalang tax amnesty, yaitu WP mempunyai banyak kartu identitas. Hal itu menyebabkan pemerintah butuh upaya ekstra dalam membangun sistem informasi yang berasal dari pribadi wajib pajak. Oleh karenannya dalam tinjauan tersbeut, Ani sekaligus meluncurkan Kartu Indonesia Satu atau Kartin1.
"Kita luncurkan Kartin1 yang sifatnya multifungsi, yang tujuannya menyatukan identitas dari seorang WP, yang dikombinasikan dengan identitas pribadi dan identitas afiliasi yang lain seperti BPJS, dengan demikian kita dapat semua informasi masih yang konsisten dengan semua lembaga dan institusi pemerintah," jelas dia.
Pada akhirnya, Animenambahkan, adanya Kartin1 bisa membantu saling mengingatkan dan mencegah yang belum patuh terhadap pajak dan layanan pemerintah lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
