Hal itu diungkapkan Wapres ketika meresmikan Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP), di Bursa Efek Indonesia. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama BSI Hery Gunardi.
Selain itu, dihadiri oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi. "Pelaku usaha, regulator dan pengawas harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada,” jelas Wapres, dalam keterangannya, Selasa, 20 Juni 2023.
Wapres mengatakan pelaku sektor keuangan harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat, dan memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sektor keuangan. "Keamanan data, sistem dan investasi nasabah harus betul-betul terlindungi," kata Wapres.
| Baca: Bantu Kesejahteraan Petani, Jokowi: 311 Ribu Km Jalan Desa Sudah Dibangun |
Selain itu, Wapres menekankan agar inovasi ragam instrumen keuangan agar terus dikembangkan termasuk instrumen keuangan syariah. “Hadirnya produk-produk keuangan syariah yang semakin mudah diakses dan dipahami masyarakat tentu akan mengakselerasi pertumbuhan sektor keuangan syariah nasional,” kata Wapres.
Wapres juga menekankan untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang produk keuangan syariah dengan menjelaskan keterbukaan informasi dan profil resiko produk secara terbuka.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur PT Sarana Multigriya Finance (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan EBAS sebagai sekuritisasi syariah pertama, dan merupakan sinergi lintas BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan market share ekonomi syariah di Indonesia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
