"Untuk kebijakan pembiayaan investasi 2021 ini kami bedakan berdasarkan tujuan kami untuk peningkatan kualitas SDM," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi XI di DPR, Jakarta, Selasa, 15 September 2020.
Sri Mulyani menjelaskan untuk meningkatkan kualitas SDM maka pemerintah mengalokasikan pembiayaan dalam rangka untuk institusi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, perguruan tinggi, dan cadangan pembiayaan pendidikan.
"Untuk LPDP Rp20 triliun, dana abadi penelitian Rp3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp2 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp4 triliun dan cadangan pembiayaan pendidikan Rp22 triliun. Ini sangat bergantung penerimaan negara dan alokasi komitmen 20 persen anggaran pendidikan," jelas dia.
Ia menambahkan pembiayaan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami penurunan. Jika tahun ini anggarannya Rp51,13 triliun, maka tahun depan hanya sebesar Rp 37,38 triliun.
Sementara itu, pembiayaan investasi untuk lembaga/badan adalah Rp5 triliun, untuk Badan Layanan Umum (BLU) Rp60,74 triliun naik dari tahun ini yang Rp42,01 triliun, organisasi/lembaga Rp930 miliar, pinjaman daerah Rp10 triliun, dan investasi lainnya Rp55 triliun.
"Pinjaman daerah dialokasikan sama Rp10 triliun, dan investasi lainnya Rp55 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan tahun ini yang Rp150,27 triliun karena adanya program PEN di 2020," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
