Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo - - Foto: dok Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo - - Foto: dok Bank Indonesia

Kemenkeu Perlu Genjot Target Lelang Surat Utang

Ekonomi bank indonesia surat utang kementerian keuangan
Husen Miftahudin • 02 April 2020 14:37
Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu meningkatkan target lelang surat utang untuk membiayai defisit fiskal akibat dampak virus korona (covid-19). Surat utang yang dimaksud berupa Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
 
Penerbitan SUN/SBSN itu merupakan salah satu opsi bagi pemerintah untuk mendapatkan dana sebanyak Rp150 triliun demi membiayai pemulihan ekonomi imbas covid-19. Adapun sumber utama pemenuhan kebutuhan anggaran ini berasal dari realokasi sejumlah pos anggaran, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Badan Layanan Umum (SLU), hingga pinjaman dana dari Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia.
 
"Sisanya perlu penerbitan SUN/SBSN baik di global maupun domestik. Dalam hal ini tentunya Kementerian Keuangan perlu meningkatkan target lelangnya di domestik, perlu juga meningkatkan berapa global bond yang diterbitkan," ujar Perry dalam telekonferensi dari kantor pusat BI di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perry yakin penerbitan surat utang pemerintah masih diburu banyak investor meski pasar keuangan sedang menghadapi tekanan tinggi. Ini terbukti dalam proses lelang surat utang yang dilakukan pemerintah dalam sepekan terakhir.
 
Dari hasil lelang pada pekan lalu tersebut, Kemenkeu meraup dana segar sebanyak Rp22,2 triliun dari target sebesar Rp15 triliun. Adapun penawaran yang masuk terhadap lelang surat utang pemerintah tersebut sebesar Rp35,15 triliun.
 
Oleh karena itu Perry memandang Kemenkeu bisa meningkatkan target lelang surat utang pemerintah. Dari Rp15 triliun menjadi Rp20 triliun pada setiap lelangnya.
 
"Artinya apa? Dalam kondisi pasar global yang mendapat tekanan seperti ini masih bisa Rp20 triliun dimenangankan. Kalau kita bisa jaga, itu kan bisa setiap lelang (target) Rp20 triliun, ini yang kita diskusikan," lugas Perry.
 
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan tambahan anggaran untuk penanganan wabah codid-19 sebanyak Rp405,1 triliun. Rinciannya, untuk bidang kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp70,1 triliun, serta pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha sebesar Rp150 triliun.
 
Untuk menutup kebutuhan stimulus tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku punya banyak sumber pembiayaan anggaran. Pemerintah bisa menggunakan SiLPA, dana abadi, hingga dana yang dikelola oleh BLU. Selain itu, pemerintah juga bisa mendapatkan penambahan dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.
 
"Pertama saya punya SAL masih ada Rp160 triliun, saya masih punya banyak dana abadi yang selama ini dikumpulkan, masih ada dana BLU. Jadi layer-nya banyak. Tapi karena tidak tahu akan seberapa lama dan dalam, kita buka (berbagai alternatif pembiayaan) tadi," jelas Sri Mulyani dalam telekonferensi kemarin.
 
Pemerintah juga melakukan penghematan belanja negara sekitar Rp190 triliun baik dari anggaran kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, dan realokasi cadangan Rp54,6 triliun. Di samping itu, ada dana yang disiapkan oleh sejumlah lembaga keuangan internasional yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menangani covid-19.
 
"Sekarang Bank Dunia umumkan USD160 miliar untuk tambahan ke semua negara yang hadapi covid-19. ADB ada emergency funding yang bisa diakses oleh negara anggota. Jadi lembaga internasional juga adjust karena itu yang diminta G20. Mereka diminta step up tingkatkan kemampuan untuk bantu," beber Sri Mulyani.
 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif