Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: Kemenko Perekonomian
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: Kemenko Perekonomian

Airlangga: Jaga Kesadaran terhadap Perubahan Iklim agar PDB Tak Turun

Ekonomi ekonomi dunia Ekonomi Indonesia perubahan iklim Ekonomi Global Airlangga Hartarto Emisi Karbon Nol Emisi Karbon
Antara • 11 Mei 2022 14:09
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim harus terus terjaga. Hal itu menjadi penting agar target pada Perjanjian Paris dapat tercapai dan tidak memengaruhi PDB.
 
"Kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim harus terus dijaga. Kita komitmen untuk menurunkan 29 persen di 2030 sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional," kata Airlangga Hartarto dalam Green Economy Indonesia Summit 2022: The Future Economy of Indonesia, dilansir dari Antara, Rabu, 11 Mei 2022.

 
Airlangga mengatakan jika target net zero emission tercapai, PDB dunia akan turun sebesar 10 persen, dengan Asia Tenggara merupakan salah satu daerah maupun regional yang berisiko tinggi. Selain itu berdasarkan climate economic index juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rentan, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah pun khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bersiap menghadapi kebakaran hutan. Upaya mewujudkan green economy juga didorong melalui G20 dengan membahas pembiayaan berkelanjutan untuk sumber pembiayaan yang berbasis pada pembangunan multilateral.
 
Indonesia bersama Asian Development tengah membahas skenario pembangunan energi berbasis rendah karbon yang menghasilkan dari segi ekonomi. "Termasuk pilot project terkait kegiatan mengurangi emisi yang ditargetkan di 2060. Diharapkan prototyping daripada PLTU bisa di finance dan ini dibahas skenarionya dengan Asian Development Bank,” ujarnya.

 
Lebih lanjut, ia menuturkan, potensi energi baru cukup besar yaitu 442 gigawatt untuk pembangkit listrik. Kendati demikian energi terbarukan masih mempunyai tantangan dari segi teknologi seperti membangun hydropower yang hanya bisa dibangun di Kalimantan Utara dan Memberamo Papua saja. Namun permintaan tertinggi berasal dari Pulau Jawa.
 
Selanjutnya pemerintah juga terus mendorong mekanisme transisi energi berupa perpajakan yang merupakan cap and trade dan cap and tax. "Jadi perusahaan yang sudah komitmen untuk menghemat energi apabila dia lebih besar dari komitmen makan dia diberikan pajak yang akan diberlakukan untuk PLTU di tahun ini dan inilah yang sedang kita dorong,” tutur dia.

Mendorong program mandatori biodiesel

Di sektor transportasi, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong program mandatori biodiesel dan penurunan energi yang setara dengan 23,3 juta ton CO2 ekuivalen yang diharapkan dapat mendorong sektor industri berbasis mobil listrik.
 
Pemerintah juga tengah mencoba menurunkan biaya dari carbon capture dan storage melalui teknologi yang sama dengan injeksi amonia berupa kombinasi antara batu bara dan amonia. Sehingga biaya yang dibutuhkan menjadi USD25 per ton dari yang sebelumnya USD100 per ton.

Tak hanya itu, Presiden juga telah mengesahkan peraturan tentang nilai ekonomi karbon yang bertujuan untuk mendorong terciptanya industri-industri berbasis karbon netral. Industri hijau menjadi tujuan utama di masa transisi energi dan tentunya ini pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi.
 
"Selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja yang berkeahlian tinggi," pungkas Airlangga.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif