Ilustrasi defisit APBN - - Foto: dok MI
Ilustrasi defisit APBN - - Foto: dok MI

Defisit 3% di 2023 Dinilai Realistis

M Ilham Ramadhan • 04 April 2022 16:22
Jakarta: Upaya pengembalian defisit anggaran maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 2023 dinilai realistis. Pemerintah meyakini hal itu dapat tercapai dan terjadi sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan.

"Tiga persen itu kita melihat sangat realistis, bahkan termasuk dengan risiko geopolitik sekarang. Semua skenario sudah kita siapkan, dan dengan hitungan kita, masih cukup nyaman tiga persen di 2023," tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu webinar bertajuk Dinamika Ekonomi Global dan Domestik Terkini, Senin, 4 April 2022.
 
Febrio menerangkan, pengembalian defisit anggaran ke level tiga persen tak melulu berpatokan pada angka. Dia menyatakan, hitungan itu juga didasari pada upaya menumbuhkan perekonomian, menurunkan tingkat pengangguran, mempersempit kesenjangan sosial.
 
Hal itu dilakukan agar upaya penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak mengorbankan masyarakat maupun ekonomi Indonesia. Karena itu, bermodalkan situasi saat ini, pemerintah optimistis pengembalian defisit maksimal tiga persen di 2023 dapat terwujud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyempitan defisit anggaran mesti dilakukan untuk menjamin kedisiplinan fiskal Indonesia. Terlebih bendahara negara telah menggaungkan skema belanja yang berorientasi pada spending better.
 
"Ini adalah logika untuk belanja yang perlu saja. Logika spending ini kita akan terus pertajam," terang Febrio.

 
Spending better itu diarahkan pada belanja yang memprioritaskan penguatan kualitas sumber daya manusia. Belanja ditujukan untuk memperkuat kesehatan, pendidikan, dan perlindungan masyarakat, karena manusia menjadi aset paling berharga.
 
Lalu spending better juga dilakukan dengan penanaman modal pemerintah pada barang-barang maupun infrastruktur yang amat dibutuhkan publik. Dus, pembangunan sejatinya dilakukan berdasarkan kebutuhan publik untuk menunjang berbagai aktivitasnya.
 
Bonusnya, kata Febrio, dari pembangunan itu secara tidak langsung akan mendorong pergerakkan ekonomi. "Jadi pemerintah muncul karena ada kebutuhan publik. Kalau capital ini sudah kita pegang, maka kita harus lihat juga bayar bunga utang seperti apa, baru kita punya kapasitas fiskal untuk yang lain," pungkasnya.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif