"Saat-saat penuh tantangan seperti ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan beragam reformasi struktural," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 14 November 2023.
Menurut Menkeu, tantangan perekonomian global semakin kompleks, terutama mengenai kondisi higher for longer yang makin memerosotkan posisi fiskal sejumlah negara.
Dalam konteks itu, Indonesia sudah mengambil langkah reformasi struktural, yang tercermin pada lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi katalisator upaya-upaya mempercepat transformasi perekonomian, seperti menaruh fokus investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia.
Bendahara Negara menyebut contoh-contoh itu merupakan bentuk upaya menyelesaikan beragam isu-isu pembangunan.
| Baca juga: Pemerintah Perlu Jaga Kekuatan Pemulihan Ekonomi Domestik |
Peningkatan suku bunga global
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyampaikan keluarnya kebijakan-kebijakan terkait isu perubahan iklim dapat memicu crowding out secara global.
Kebutuhan pembiayaan yang masif itu berpotensi memberikan tekanan yang besar pada pasar dan berujung pada meningkatnya suku bunga. Pada akhirnya, kondisi tersebut meningkatnya tekanan terkait pembiayaan pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia di dalamnya.
"Menghadapi segala dinamika global ini, menyambut kebijakan fiskal yang matang dan bijaksana sangatlah penting," ujar Sri Mulyani.
Diketahui, Sri Mulyani menghadiri agenda APEC sebagai wakil Indonesia pada rangkaian Finance Ministers Meeting. Tercatat sebanyak 21 menteri keuangan negara anggota APEC turut hadir pada diskusi tersebut
Sri Mulyani berharap diskusi tersebut serta beragam rangkaian agenda APEC ke depan dapat menghadirkan solusi bersama dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
