Illustrasi. MI/Pujianto.
Illustrasi. MI/Pujianto.

Rencana Tax Amnesty Jilid II tak Tepat

Ekonomi tax amnesty
Annisa ayu artanti • 14 Agustus 2019 20:55
Jakarta: Direktur Riset Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II tidak tepat. Dia menilai pemberlakuan kembali program tax amnesty jilid II justru mencerminkan ketidaktegasan pemerintah. Pemerintah akan dipandang tidak adil jika kembali menerapkan tax amnesty jilid II.
 
"Kalau ada tax amnesty dua, bagaimana mereka yang sudah patuh sebelumnya dan ikut di tax amnesty I bagaimana perlakuan ke mereka dan mereka menyikapi ke yang ikut tax amnesty II akan munculkan moral hazard dan akan muncul harapan baru untuk TA III," kata Piter di Hotel Millennium, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Piter menjelaskan tax amnesty seharusnya hanya sekali seumur hidup sehingga memberikan kesempatan untuk perubahan perilaku wajib pajak. Ia juga menambahkan, jika tax amnesty dijadikan jalan pintas untuk mengatasi persoalan anggaran negara itu juga suatu kesalahan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah boleh saja dalam kondisi kepepet anggaran, tapi bukan jadi alasan menggunakan tax amnesty. Dengan tax amnesty walaupun dapat Rp1.000 triliun, kebutuhan anggaran tidak akan terpenuhi. Tapi dampak jangka panjangnya akan negatif berupa perubahan perilaku," jelas Piter.
 
Sementara itu, Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Darussalam, meminta pemerintah lebih terbuka mengenai inti dan tujuan program tax amensty jilid II. Sebab adanya program lanjutan itu dinilai hanya akan menguntungkan satu sisi saja, yaitu para pengemplang pajak yang selama ini tidak patuh.
 
"Jadi menurut saya tax amnesty jilid II ini adalah bentuk pemberian insentif kepada wajib pajak yang tidak patuh. Seharusnya insentif diberikan ke wajib pajak patuh," ucap Darussalam.
 
Darussalam justru mengapresiasi bila pemerintah tidak memberlakukan tax amnesty jilid II. Artinya, pemerintah tidak disetir oleh siapa pun, termasuk pengemplang pajak.
 
"Dan bagi saya itu di tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk memberikan amnesty lagi. Kenapa wajib pajak tidak patuh yang menjadi concern. Kenapa wajib pajak patuh tidak diapresiasi," tukas Darussalam.

 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif