"Karena kepanikan cenderung akan membuat masyarakat melakukan aktivitas yang berlebihan seperti membeli sembako atau kebutuhan lain dalam jumlah banyak, yang justru akan membuat suplai sembako menipis dan harga melonjak," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu, 4 Januari 2023.
Lebih lanjut, selain kebijakan konvensional yang sudah dilakukan oleh pemerintah menggunakan instrumen moneter dan fiskal untuk menjaga kestabilan inflasi di Indonesia, Arsjad menegaskan terdapat beberapa upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan berdasarkan jenis dan penyebab utamanya.
Jika dilihat berdasarkan jenis inflasi, harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi tertinggi sebesar 13,34 persen secara tahunan (yoy), harga pangan bergejolak mengalami penurunan inflasi hingga 5,61 persen (yoy) dan inflasi inti dapat terjaga di angka 3,36 persen (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi yaitu sebesar 15,26 persen (yoy).
Mengacu pada data tersebut, dapat disimpulkan inflasi tertinggi karena adanya perubahan harga pada barang-barang yang diatur oleh pemerintah. Salah satunya sejalan dengan penyesuaian harga BBM yang terjadi pada Agustus 2022, dan juga aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal sehingga meningkatkan permintaan transportasi.
"Maka yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui pemberian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Penting bagi pemerintah perlu adanya pengawasan oleh pemerintah daerah dan bantuan pengawasan dari penegak hukum untuk distribusi subsidi BBM. Selain itu pemerintah juga dapat mendorong masyarakat agar tidak bergantung pada BBM dan agar mulai beralih ke energi yang lebih bersih. Misalnya melalui pemberian insentif untuk masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik (EV)," kata Arsjad.
| Baca juga: Pemerintah Punya Tugas Berat Kendalikan Inflasi Tahun Ini |
Walaupun inflasi dari kelompok pangan berhasil diturunkan dari 11,5 persen (yoy) pada Juli 2022 menjadi 5,61 persen (yoy) di Desember 2022, namun menurutnya pemerintah termasuk pemerintah di daerah harus mampu menjaga rantai pasok komoditas dan stabilitas komoditas pemicu inflasi khususnya bahan pangan yang musiman seperti cabai, beras, telur, dan bawang.
Dalam hal ini, pemerintah dapat mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk suplai dan distribusinya.
Optimalisasi fungsi Bulog pada bahan-bahan pangan juga sangat penting untuk meningkatkan stabilitas inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Selain itu, optimalisasi peran BUMD yang bergerak pada core pangan dan sejenisnya perlu diintensifkan untuk menjaga mobilisasi distribusi pangan, efisiensi rantai pasok, dan intervensi stabilitas harga di daerah.
"Penguatan sarana prasarana untuk menjaga stabilitas komoditas melalui pembangunan cold storage produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang terintegrasi di daerah-daerah juga akan sangat membantu menjaga kestabilan suplai dan harga pangan di seluruh daerah di Indonesia," tegas Arsjad.
Selain itu, inovasi sistem distribusi dan logistik pangan, baik di pusat dan daerah melalui platform digital yang terintegrasi harus dilakukan agar dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan.
"Sehingga tidak ada lagi satu daerah yang memiliki harga komoditas yang jauh lebih tinggi dari daerah lain," pungkasnya.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
