Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto mengungkapkan mekanisme front loading SBN belum tentu berdampak pada likuiditas perbankan. Namun likuiditas akan terjaga selama mekanisme front loading SBN digunakan untuk kepentingan pemerintah.
"Itu tergantung apakah uang itu akan digunakan atau tidak. Kalau kemudian diambil dari market tak digunakan, ya likuiditas ketat. Tapi kalau itu digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, untuk belanja barang, itu justru akan menambah likuiditas," ujar Rahmat dalam Seminar UMKM dari Rakyat untuk Rakyat di Hotel ShangRi-La, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).
Namun begitu, jika kebijakan tersebut berdampak pada likuiditas perbankan, maka pihaknya akan melakukan kajian dan berkoordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
"Menurut saya kalau pemerintah memberikan dana ke daerah dalam bentuk non tunai, karena di situ masih ada dana yang tidak terpakai cukup besar, menurut saya itu logikanya masuk. Kan kita selalu mantau kondisi likuiditas," papar dia.
Jika ada perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, ungkap Rahmat, maka OJK akan melakukan tindakan sesuai dengan mekanismenya. Untuk pemantauan kondisi likuiditas perbankan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dalam bentuk supervisory action.
"Saya kira pemerintah sudah melakukan kebijakan yang betul-betul sudah diperhitungkan plus minusnya. Betul-betul dipertimbangkan dampaknya," pungkas Rahmat.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menyatakan, bahwa rencana pemerintah yang bakal melakukan front loading SBN untuk membiayai anggaran pemerintah (APBN) akan berdampak kepada likuiditas perbankan. Sehingga pembiayaan ke masyarakat menjadi lebih terbatas.
"Kalau seandainya pemerintah akan melakukan front loading, jadi artinya mengeluarkan SBN lebih awal untuk pembiayaan anggaran, tentu akan menarik likuiditas. Ini akan mengurangi likuiditas bank," papar Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
