Ilustrasi pengemplang pajak - - Foto: MI/ Arya Manggala
Ilustrasi pengemplang pajak - - Foto: MI/ Arya Manggala

DJP Pidanakan Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp10,2 Miliar

Ekonomi pajak perpajakan Ditjen Pajak
Eko Nordiansyah • 23 November 2021 16:56
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyerahkan tersangka HI (39) beserta barang bukti dugaan kasus pidana pajak yang diduga merugikan negara Rp10,2 miliar kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
 
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan I Aim Nursalim Saleh mengatakan, penyerahan tanggung jawab tersangka HI beserta barang buktinya dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jakarta Selatan I ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya.
 
"HI diduga melakukan tindak pidana dan/atau turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan melalui PT BUL untuk kurun waktu 2011 sampai dengan 2012," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa, 23 November 2021.
 
Tersangka HI, yang sebelumnya telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, disangkakan dengan Pasal Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP Jo Pasal 64 KUHP. Berkas Penyidikan atas HI telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 17 November 2021.
 
Selain kasus HI, rangkaian penyidikan terkait rantai penerbit dan/atau pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya akan terus dilakukan melalui penelusuran alur transaksinya. Saat ini, Kanwil DJP Jakarta Selatan I sedang menuntaskan beberapa kasus tindak pidana perpajakan lainnya dengan modus menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak palsu.
 
Aim menambahkan, keberhasilan pengungkapan dan penyidikan tindak pidana perpajakan ini, membuktikan sinergi yang kuat antara DJP dalam hal ini Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Polda Metro Jaya serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam menangani perkara pidana di bidang perpajakan. 
 
"Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan yang telah dilakukan selama ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana maupun wajib pajak lainnya yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan," pungkas dia.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif