Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan fiskal 2023 diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini juga diambil dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi setelah pandemi covid-19 berakhir.
"Peningkatan produktivitas nasional akan ditempuh melalui akselerasi transformasi ekonomi dan memanfaatkan secara optimal, serta mengantisipasi tren perubahan yang tengah terjadi pascapandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor-sektor potensial yang memiliki nilai tambah tinggi," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Rabu, 1 Juni 2022.
Ia menyebut, akselerasi transformasi ekonomi perlu didukung dengan implementasi sejumlah agenda reformasi struktural, di antaranya penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem logistik, dan implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Selain itu, tambahnya, reformasi sektor keuangan, termasuk reformasi fiskal melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
"Akselerasi pemulihan ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural dan reformasi fiskal yang komprehensif serta konsisten, hal ini akan mendukung kebijakan fiskal 2023 sehingga kebijakan ekonomi makro dan kinerja ekonomi nasional tetap dapat terjaga secara baik meskipun dalam guncangan yang terus terjadi," ungkapnya.
Selain itu, ia menyebut, akselerasi pemulihan ekonomi nasional ini yang didukung oleh reformasi struktural dan reformasi fiskal ini juga dapat digunakan sebagai instrumen utama pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi ke seluruh pelosok dan lapisan ekonomi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
