Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pemerintah perlu mengendalikan beberapa hal agar tingkat kemiskinan tak kembali meroket. Di antaranya adalah menjaga inflasi bahan pangan.
“Inflasi harga kebutuhan pokok, tarif listrik, LPG non-subsidi, dan bahan bakar minyak (BBM) itu yang perlu dikendalikan. Supaya, tidak terjadi tekanan ketika mereka (indeks kemiskinan) baru mulai mengalami pemulihan,” ujar Bhima dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Selasa, 18 Januari 2022.
Selain inflasi, lanjut Bhima, pemerintah juga perlu memastikan keterbukaan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Menurutnya, setiap rupiah yang diinvestasikan harus berimplikasi dalam mendorong serapan tenaga kerja yang lebih luas.
Baca: Sejalan dengan Pemulihan Ekonomi, Penduduk Miskin Indonesia Menurun
Bhima menilai pemerintah harus terus menjaga dan mempertahankan efektivitas bantuan sosial, seperti bantuan tunai dan subsidi upah. Dengan demikian, pekerja rentan yang jam kerjanya masih belum penuh tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.
“Pengelolaan bantuan sosial juga sangat penting, terutama integrasi data, verifikasi data yang lebih cepat, dan realisasi belanja yang tidak ditumpuk di akhir tahun,” sambung Bhima.
Sebelumnya, Kepala BPS, Margo Yuwono, mengumumkan jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebanyak 26,5 juta orang. Jumlah ini merosot sebesar 1,04 juta orang dibanding data Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang dibading September 2020.
Margo mengeklaim, turunnya tingkat kemiskinan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, ia juga tak menampik bahwa penurunan jumlah penduduk miskin masih belum membaik dibanding periode sebelum covid-19. (Nurisma Rahmatika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
