Buruh Makassar Minta Kenaikan UMP 20%
Illustrasi. MI/RAMDANI.
Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 menjadi Rp2.860.376. UMP itu hanya naik 8,03 persen sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Pihak Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulsel menolak UMP 2019 yang kenaikannya hanya 8,03 persen.

Menurut Ketua KSBSI Sulsel Andi Mallanti kenaikan itu terlalu sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Sulsel. Sehingga idealnya, UMP Sulsel naik 20 persen.

"Perhitungannya kan mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi. Padahal pertumbuhan ekonomi Sulsel lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, jadi kenaikannya juga harus lebih tinggi" tegas Andi Mallanti dikutip dari Antara, Kamis, 1 Novermber 2018.

Ia pun meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah lebih pro ke buruh dengan menetapkan UMP Sulsel di atas angka 8,03 persen karena angka itu masih sangat rendah dan merugikan buruh di Sulsel, dan hanya menguntungkan pengusaha saja.

"Di Sulsel ini lebih banyak buruh dari pengusaha. Secara langsung ini juga mempengaruhi daya beli di Sulsel. Jadi mudah-mudahan pak gubernur memikirkan itu, sebelum menetapkan besok," pungkas Mallanti.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, akan lebih baik jika kenaikan UMP tidak terlalu besar. Asal, tetap sustain (menopang), ketimbang kenaikannya besar namun diliputi dengan berbagai risiko.

"Kalau kita terus tuntut hak saja, ini bisa jadi bom waktu. Pilih mana, kenaikan tidak terlalu besar tapi tetap sustain, atau langsung kita minta besar tapi diujung susah," pungkas Nurdin.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id