Jakarta: Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran terhadap belanja barang dan belanja pegawai. Desain reformasi ini diterapkan seiring dampak penyebaran pandemi covid-19 terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan efisiensi belanja pegawai dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Sementara efisiensi belanja pegawai dapat dikontrol dengan menekan biaya perjalanan dinas.
"Selama ini dilakukan lebih ke adhoc, bagaimana kontrol pertumbuhan belanja pegawai atau belanja barang kontrol perjalanan dinas, atau penggunaan paket meeting. Itu dilakukan hanya bersifat adhoc bukan by sistem," kata Ani sapaannya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.
Ani mengungkapkan banyak pengadaan barang di kementerian/lembaga yang justru tidak diperlukan. Hal ini sesuai penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran pengadaan barang yang diserahkan ke masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Banyak kementerian lembaga melakukan atau meminta anggaran yang itu dipakai untuk menghasilkan barang yang barangnya diserahkan ke masyarakat atau pemda. Tapi pemda enggak mau terima karena merasa bahwa saya terima barang ini harus dipelihara dan ini bukan barang yang saya minta dari awal. Ini sering muncul," ungkapnya.
Untuk belanja modal, lanjutnya, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan memperpanjang hingga beberapa tahun ke depan (multiyears). Ini dilakukan agar proyek tetap berjalan meski penyelesaiannya mundur dari target.
"Kita juga minta review penggunaan gedung dan bangunan menjadi lebih efisien. Karena kita menggunakan belanja modal untuk fokus ke program dan prioritas Presiden dan Wakil Presiden sesuai yang dijanjikan," pungkas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan efisiensi belanja pegawai dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Sementara efisiensi belanja pegawai dapat dikontrol dengan menekan biaya perjalanan dinas.
"Selama ini dilakukan lebih ke adhoc, bagaimana kontrol pertumbuhan belanja pegawai atau belanja barang kontrol perjalanan dinas, atau penggunaan paket meeting. Itu dilakukan hanya bersifat adhoc bukan by sistem," kata Ani sapaannya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.
Ani mengungkapkan banyak pengadaan barang di kementerian/lembaga yang justru tidak diperlukan. Hal ini sesuai penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran pengadaan barang yang diserahkan ke masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Banyak kementerian lembaga melakukan atau meminta anggaran yang itu dipakai untuk menghasilkan barang yang barangnya diserahkan ke masyarakat atau pemda. Tapi pemda enggak mau terima karena merasa bahwa saya terima barang ini harus dipelihara dan ini bukan barang yang saya minta dari awal. Ini sering muncul," ungkapnya.
Untuk belanja modal, lanjutnya, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan memperpanjang hingga beberapa tahun ke depan (multiyears). Ini dilakukan agar proyek tetap berjalan meski penyelesaiannya mundur dari target.
"Kita juga minta review penggunaan gedung dan bangunan menjadi lebih efisien. Karena kita menggunakan belanja modal untuk fokus ke program dan prioritas Presiden dan Wakil Presiden sesuai yang dijanjikan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
