Gedung Ditjen Pajak. Foto: Medcom.id.
Gedung Ditjen Pajak. Foto: Medcom.id.

Ditjen Pajak Beri Penjelasan soal Sembako Kena PPN

Ekonomi Ditjen Pajak sembako PPN
Media Indonesia.com • 14 Juni 2021 07:39
Jakarta: Informasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako membuat riuh banyak kalangan. Guna meredam keriuhan yang semakin menjadi, Ditjen Pajak RI pun membuka suara dengan membuat sebuah utas pada laman twitternya @DitjenPajakRI.
 
Akun tersebut memberikan ilustrasi dengan penjelasan singkat. Disebutkan selama ini pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi sehingga menciptakan distorsi.
 
Dicontohkan, beras, daging atau jasa pendidikan apapun jenis dan harganya semua mendapat fasilitas tidak dikenai PPN. Akibat mendapat fasilitas tidak dikenai PPN, konsumsi beras premium dan biasa sama-sama tidak dikenai PPN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Konsumsi daging segar wagyu dan daging segar di pasar tradisional sama-sama tidak dikenai PPN. Pun dengan les privat berbiaya tinggi dan pendidikan gratis sama-sama tidak dikenai PPN.
 
"Nah, dari kondisi tersebut justru pengenaan pembebasan PPN jadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diatur kembali dengan mempertimbangkan asas keadilan," tulis akun tersebut pada Sabtu, 12 Juni, dilansir dari Mediaindonesia.com, Senin, 14 Juni 2021.
 
Ditjen Pajak juga memberikan penjelasan konsumen barang-barang tersebut memiliki daya beli yang jauh berbeda, sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang/jasa tersebut tidak tepat sasaran.
 
"Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumi barang/jasa yang tidak dikenai PPN".
 
Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah sedang menyiapkan reformasi sistem PPN dengan tetap mengedepankan asas keadilan untuk semua kebijakan perpajakan termasuk pengenaan atas sembako ini.
 
Pemerintah menyiapkan RUU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), diharapkan sistem baru ini dapat memenuhi rasa keadilan dengan mengurangi distorsi dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif.
 
"Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara," tutup utas akun Ditjen Pajak RI.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif