Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mengatakan, IHT mengalami tekanan berat setiap kali CHT akan dinaikkan. Selain menurunkan produktivitas IHT, kenaikan CHT juga menyuburkan pasar rokok ilegal. Terlebih saat ini situasinya belum normal karena masih dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19.
"Petani dan buruh pelinting sigaret kretek tangan (SKT) merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang kelangsungan hidup, pekerjaan, dan penghasilannya harus tetap diperhatikan. Salah satunya dengan melindungi industri yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 27 Oktober 2021.
Legislator Partai Nasdem dapil Madura ini mengingatkan, sudah cukup banyak terdengar suara-suara penolakan kenaikan tarif CHT dari petani dan pekerja SKT demi kelangsungan kehidupan mereka. Terbaru adalah suara dari petani tembakau di Madura yang berkirim surat secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.
"Pemerintah tidak boleh abai terhadap aspirasi mereka. Protes dari berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pemerintah harus betul-betul adil dalam menentukan kebijakan cukai terutama di sektor padat karya. Jangan sampai kita semua harus menanggung konsekuensi semakin banyak petani dan pekerja SKT yang terdampak di masa sulit ini," imbuhnya.
Menurutnya, sah-sah saja pemerintah melakukan pengendalian konsumsi rokok dengan menaikkan tarif CHT. Hanya saja, sikap bijak juga perlu selalu dipegang utamanya terhadap para pekerjanya. Apalagi IHT merupakan salah satu sektor padat karya, khususnya SKT yang menyerap banyak tenaga kerja.
"Jangan sampai, lanjutnya, tujuan pengendalian malah berujung pada situasi yang tidak terkendali. Salah-salah, kebijakan ini bisa menyulut gelombang PHK dan tidak terserapnya produk petani. Di sisi lain, jumlah rokok ilegal juga semakin tinggi. Kalau begini, kepala tak dapat, ekor pun hilang," ungkapnya.
Terkait keputusan pemerintah menaikkan target penerimaan cukai pada 2022 sebesar 11,9 persen, Willy memandang hal ini dapat dioptimalkan dari segmen rokok mesin tanpa perlu mengorbankan segmen padat karya SKT. Ia berharap kebijakan pemerintah tidak menambah angka kemiskinan dan pengangguran.
"Kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh pelinting dan petani tembakau dituntut di sini. Perlindungan terhadap sektor padat karya ini akan menyelamatkan banyak keluarga dari kemiskinan dan pengangguran. Terutama di masa pascapandemi seperti sekarang ini," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
