Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MI/Ramdani)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MI/Ramdani)

Sri Mulyani Sambut Positif Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah

Ekonomi bpk kementerian lembaga laporan keuangan
Nur Aivanni • 28 Mei 2019 17:22
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut positif opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi, kata dia, pemerintah bisa mempertahankan status WTP tersebut dalam tiga tahun berturut-turut.
 
"Kita menyambut positif hasil audit BPK. Ini merupakan status yang bisa kita pertahankan untuk tiga tahun berturut-turut. Saya rasa ini positif dan baik," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
 
Menanggapi catatan BPK terkait utang pemerintah, Sri Mulyani mengatakan bahwa itu dipengaruhi baik oleh belanja modal maupun belanja operasional. Namun, kata dia, secara keseluruhan laporan yang disampaikan BPK adalah positif.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Beberapa temuan akan kita tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang selama ini juga kita atur. Kita sangat serius untuk menindaklanjuti temuan. Beberapa kementerian/lembaga yang waktu itu masih disclaimer juga sudah positif. Jadi ada elemen yang sifatnya adalah kemajuan," tuturnya.
 
Secara terpisah, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa dari tahun ke tahun tindaklanjut rekomendasi BPK terus mengalami peningkatan. "Dari tahun ke tahun tindaklanjut (rekomendasi) itu meningkat. Sekarang mungkin 80 persen-an sudah ditindaklanjuti, ada 20 persen yang belum ditindaklanjuti, tapi kita selalu monitoring itu," tuturnya.
 
BPK sebelumnya memberikan opini WTP atas LKPP 2018. BPK menilai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 
Adapun dari 87 laporan keuangan, BPK memberikan opini WTP terhadap 81 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).
 
Sementara itu, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap empat LKKL, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, KPU, dan KPK. Dan, BPK tidak menyatakan pendapat pada satu LKKL, yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla).
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif