Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Kementerian Keuangan

Dana Bagi Hasil Jadi Bantalan Penaikan Cukai Rokok

Ekonomi cukai tembakau cukai tembakau
Suci Sedya Utami • 17 September 2019 07:51
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bantalan sosial dalam menyanggah gejolak ekonomi yang bisa terjadi di masyarakat akibat penaikan tarif cukai hasil tembakau atau rokok.
 
Ani, biasa ia disapa menjelaskan, DBH salah satunya berasal dari pungutan cukai dan pajak yang nantinya dialokasikan pemerintah untuk dikembalikan lagi pada rakyat. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan selama ini seluruh daerah terutama untuk produsen tembakau diberikan DBH yang diperuntukkan untuk penguatan masyarakat terutama petani.
 
Selain itu DBH juga digunakan guna menjamin kesehatan masyarakat. "Jadi harapannya DBH bisa dipakai daerah untuk meningkatkan ketahanan ekonominya," kata Ani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam, 16 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kesepakatan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, alokasi DBH dianggarkan dari usulan Rp116,14 triliun menjadi Rp117,58 triliun. Besaran tersebut meliputi DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK.
 
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai pada hasil tembakau atau rokok di 2020. Penaikan sebesar 23 persen merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan sejarahnya, penaikan cukai rokok sebagai berikut:
 
2011: enam persen
2012: 16,3 persen
2013: 8,5 persen
2014: nol persen
2015: 8,7 persen
2016: 11,3 persen
2017: 10 persen
2018: nol persen
2019: sejauh ini nol persen
2020: direncanakan 23 persen
 
Adapun ketika cukai tersebut mengalami penaikan, realisasi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:
 
2011: 6,5 persen
2012: enam persen
2013: 5,8 persen
2014: 5,1 persen
2015: 4,8 persen
2016: lima persen
2017: 5,07 persen
2018: 5,17 persen
2019: 5,2 persen (proyeksi).
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif