Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan

Alasan Sri Mulyani Mulai Kenakan PPN dan PPh Atas Aset Kripto

Eko Nordiansyah • 06 April 2022 13:28
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mulai mengenakan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia. Rencananya transaksi aset kripto akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) mulai Mei 2022.
 
Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Bonarsius Sipayung mengatakan, pengenaan pajak atas transaksi kripto ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

 
"Kenapa kripto ini dikenakan? Pertama tentunya adalah berdasarkan UU PPN atas seluruh penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak terutang PPN. Itu prinsipnya," kata dia, dalam media briefing dalam video conference, Rabu, 6 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bonar menjelaskan, pemerintah perlu lebih dulu mendefinisikan aset kripto terlebih dulu. Pertama, meski ada terminologi cryptocurrency namun sudah jelas bahwa Bank Indonesia (BI) sudah melarang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
 
"Kita lihat aturan dari otoritas yaitu BI menyatakan kripto itu bukan alat tukar. Karena bukan alat tukar, clear, dia adalah barang tertentu yang bisa digunakan sebagai alat tukar tapi bukan alat tukar resmi yang diakui otoritas," jelas dia.
 
Ia menambahkan, aset kripto juga tidak bisa digolongkan sebagai surat berharga. Untuk itu pemerintah merujuk pada ketentuan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur kripto sebagai komoditas.
 
"Kita lihat ini yang mengatur Bappebti. Bappebti mengatur kripto ini komoditas. Nah begitu (kripto) ini komoditas berarti kita kaitkan dengan UU PPN, di UU PPN disebutkan atas penyerahan barang kena pajak terutang PPN, ini dasarnya," ungkap dia.
 
Selanjutnya mengenai mekanisme pemungutan pajaknya, maka pemerintah menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan. Dalam hal ini, pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto akan menjadi pemungut PPN dari setiap penyerahan barang tersebut.
 
"Artinya siapapun yang mau masuk, saya enggak mau tahu, masuk saja di situ bertransaksi. Tapi nanti pihak yang memfasilitasi ini dia akan lihat ini dikenakan PPN. Dasarnya pergerakan kriptonya, pergerakan asetnya ini," pungkas dia.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif