"Memang sulit, namanya tantangan, namanya krisis pasti tidak mudah. Namun kita tidak menyerah," kata dia dalam webinar di Jakarta, Jumat, 25 Februari 2022.
Ia menceritakan pada periode 1997-1998 Indonesia menghadapi krisis keuangan yang luar biasa besar. Saat itu krisis perbankan menyebabkan pemerintah harus melakukan langkah extraordinary dengan memberikan bail out melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Tak hanya krisis keuangan saja, waktu itu krisis juga menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam, bahkan mencapai minus 13 persen. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan, Indonesia berhasil bangkit dan menjalankan reformasi di bidang keuangan sebagai hasil dari krisis tersebut.
"Kita bangkit dengan melakukan perbaikan tidak sekedar bangkit. Perbaikan dilakukan melalui berbagai macam reformasi. Salah satunya adalah reformasi di bidang keuangan negara. Pengelolaan APBN jauh menjadi lebih transparan menggunakan standar-standar internasional," kata dia.
Kemudian pada 2008-2009, Indonesia kembali menghadapi krisis akibat krisis keuangan di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Meskipun saat itu kondisi Indonesia dan sektor keuangannya termasuk resilience terhadap krisis global, namun pemerintah tetap melakukan reformasi, terutama di bidang bank sentral dan pengawasan keuangan.
Sementara sejak 2020 lalu, Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19 yang juga melanda seluruh dunia. Pandemi yang bermula dari krisis kesehatan, kemudian menjalar kepada sektor sosial dan ekonomi. Sri Mulyani menyebut, saat ini APBN menjadi instrumen terdepan untuk menangani pandemi dari segala sisi.
"Memasuki tahun ke-3 ekonomi kita sudah mulai pulih, masyarakat kita sudah mendapat vaksinasi. Mau dibandingkan dengan negara mana pun di dunia ini, Indonesia termasuk negara yang bagus dalam penanganannya. Itu karena kita mau bekerja bersama," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
