Target yang disepakati mengalami kenaikan hampir sekitar Rp3 triliun dari usulan awal yang diajukan pemerintah pada nota keuangan Agustus lalu di mana diusulkan sebesar Rp31,1 triliun. Namun, target ini mengalami penurunan dibanding target pada APBNP 2015 sebesar Rp36,9 triliun.
Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mengatakan, DPR mendorong pemerintah untuk mencari alternatif penerimaan lain salah satunya dengan menggenjot setoran dividen di kala penerimaan yang mengandalkan ekonomi, seperti konsumsi masyarakat, diperkirakan turun sebesar Rp50 triliun.
Menurut Ahmadi, hal itu perlu dilakukan lantaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk merevisi sejumlah asumsi makro di 2016 di mana sebelumnya pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka 5,5 persen menjadi di angka 5,3 persen.
"Kalau nota keuangan Rp31,1 triliun bisa dibikin Rp35 triliun atau Rp34 triliun lebih. Supaya kita semua tidak meminta penurunan PNBP. Posisi kita sedang mencari solusi kekurangan Rp50 triliun ditutup. Kalau dibebankan ke belanja kementerian/lembaga bahaya sekali," terang Supit, dalam rapat kerja Panja Banggar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2015).
Sebelum disepakati, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menjelaskan, pemerintah meminta penurunan deviden dalam RAPBN 2016 dengan pertimbangan untuk mendorong peran perusahaan BUMN guna mendukung kelautan, energi, pangan infrastruktur, dan kemaritiman. Serta lantaran target laba perusahaan BUMN di 2015 diperkirakan tidak tercapai.
"Tahun 2015 target laba (perusahaan BUMN) Rp65 triliun karena komoditas kemungkinan turun laba tidak tercapai dan besaran yang dicapai Rp141 triliun," jelas Imam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
