"Saya yakin bisa, dengan cara itulah saya yakin perekonomian nasional kita akan bergerak lebih cepat lagi," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (20/1/2016).
Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar dilakukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh, dalam sepuluh aspek kemudahan berusaha, di antaranya perizinan mendirikan bangunan, pendaftaran properti, penyambungan listrik, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, akses perkreditan, perlindungan pada investor minoritas, penegakan kontrak, sampai masalah penyelesaian kepailitan.
Menurut Presiden, evaluasi dilakukan tiap pekan, tiap bulan, tiap tiga bulan, enam bulan terhadap jajarannya baik di pusat ataupun di daerah. "Kalau langkah-langkah perbaikan masih lambat saya akan sampaikan," ujar Presiden.
Presiden mengakui dalam beberapa aspek, yakni perizinan, mendirikan bangunan, pembayaran pajak, penyambungan listrik dan akses perkreditan memang sudah terlihat ada perbaikan peringkat. Namun, kata dia, dalam aspek memulai usaha, perdagangan lintas negara, perlindungan terhadap investor minoritas serta penyelesaian terhadap perkara kepailitan, justru terjadi penurunan.
Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa, tujuannya bukan semata memperbaiki peringkat dalam survei kemudahan berusaha.
"Tetapi harus fokus pada perbaikan yang betul-betul konkrit sehingga dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha dan investor," ucap Preisden.
Kemudian agar perekonomian berjalan lebih cepat, Presiden menyatakan akan terus memonitor langkah-langkah perbaikan dan capaian-capaian langkah perbaikan yang dilakukan setiap kementerian/lembaga dalam hal kemudahan berusaha.
Di antara negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal jauh tertinggal dalam kemudahan berusaha. Pada 2016, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Sementara Singapura pada posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam 90, dan Filipina posisi 103.
Sebelumnya pada 2015, Indonesia berada di peringkat 120. Presiden mempertanyakan apabila perbaikan peringkat yang terjadi hanya seperti itu, bagaimana cara mengejar Singapura atau Malaysia. "Berarti berapa tahun kita baru sampai," tegas Presiden.
Presiden mengatakan dirinya akan terus memonitor capaian-capaian dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian maupun Lembaga, termasuk BUMN.
Mantan Gubernur DKI itu memberikan contoh apa yang dilakukan BKPM yang telah melakukan perbaikan hingga dapat memberikan delapan izin dalam waktu tiga jam. Menurut Jokowi, perbaikan layanan yang diberikan oleh BKPM dapat ditiru oleh kementerian, lembaga maupun BUMN.
"Tadi pagi saya cek ke beberapa pengusaha dan sudah mencoba dan benar. Itu artinya tiga jam benar bukan hanya kata-kata, tapi praktik," pungkas Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
