Kepala LKPP Agus Prabowo menilai, sistem perencanaan di dalam APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki kelemahan prinsip. Pasalnya, perencanaan anggaran belum bisa dieksekusi di 1 Januari. Padahal, sistem anggaran di Indonesia harus ditutup ketika memasuki Desember akhir atau akhir tahun.
"Waktu saya dilantik sebagai Kepala LKPP, penyerapan anggaran masih rendah. Waktu itu di Juli 2015. Menurut saya, untuk mengoptimalkan anggaran ini harus ada ekosistem yang harus diubah," ungkap Agus, ketika ditemui di Ruang Rapat Besar, Kantor Media Indonesia, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Adapun sejumlah ekosistem yang harus diubah yaitu pertama, mengubah sistem perencanaan ABPN dan APBD. Dalam hal ini, perlu ada sinkronisasi regulasi perencanaan pengadaan dan perencanaan anggaran, revisi peraturan perundang-undangan yang salah satunya PP 45/2013.
Kedua, sistem anggaran. Dalam hal ini anggaran dikunci untuk ditutup pada akhir Desember atau akhir tahun. Kondisi ini tidak fleksibel dan tidak mengakomodir sisa anggaran. Ketiga, organisasi. Keempat, sistem pembayaran. Kelima, sistem perpajakan. Keenam, sistem pengendalian pengawasan. Ketujuh, masalah lainnya.
"Negara maju itu pengadaan barang bersih. Kalau pengadaan bersih maka akan tercipta tiga hal. Pertama budget yang jadi efisien. Kedua, suasana bersaingnya yang sehat tumbuh. Ketiga, pabrik tumbuh secara sehat. Ini bisa membuat uang hemat dan daya saing sehat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
