Dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2022 yang digelar secara hybrid di Nusa Dua Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menyampaikan saat ini luas areal yang telah tersertifikasi ISPO mencapai 3,6 juta hektare.
Selain ISPO, tambahnya, juga terdapat Instruksi Presiden No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang akan menjadi peta jalan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan.
"Kelapa sawit berkontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi. Tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan masyarakat dengan regulasi yang diterapkan secara efektif," ujar Airlangga, dilansir dari keterangan tertulisnya, Jumat, 4 November 2022.
| Baca: Covid-19 Kian Terkendali, Pemerintah Genjot Alokasi Belanja APBN untuk Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat |
Airlangga menambahkan peluang untuk meningkatkan dan memperluas substitusi bahan bakar fosil dan petrokimia di kawasan ASEAN sangat potensial, mengingat keberadaan CPOPC (CPO Producer Countries) yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia.
Apalagi Indonesia mampu memproduksi 40 persen dari total minyak nabati dunia. Komoditas kelapa sawit sendiri jauh lebih unggul dibandingkan dengan komoditas pesaing minyak nabati lainnya karena memiliki produktivitas lebih tinggi dengan menggunakan lahan yang lebih sedikit.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, di tengah tantangan global, pemerintah memandang tantangan tersebut sebagai peluang. Pada sektor energi, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan energi tetap ada dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Di sektor pangan, pemerintah mendorong petani gurem untuk menanam jagung, kedelai, dan sorgum sebagai tumpangsari selama tiga tahun program replanting kelapa sawit untuk menjaga cash flow.
"Pemerintah juga memprioritaskan ketahanan pangan dengan pengembangan food estate dalam bentuk koperasi untuk memberikan akses bantuan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta," pungkas Airlangga.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
