UMKM tak Selamanya Bisa Gunakan Tarif Pajak 0,5%
Dirjen Pajak Robert Pakpahan. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki penghasilan maksimal Rp4,8 miliar.

PP tersebut merupakan revisi dari PP 46 tahun 2013. Dalam revisi tersebut pemerintah menurunkan tarif pajak progresif bagi UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Namun tarif 0,5 persen tersebut tidak berlaku selamanya. Pemerintah memberikan jangka waktu bagi wajib pajak UMKM yang bisa mengakses dengan tarif tersebut. Setelah habis masanya, maka wajib pajak akan dikenakan tarif normal menggunakan format pembukuan.

"Karena kita ekonominya mau, masa kita terus-terusan enggak mau pembukuan? Ini supaya kembali ke pakemnya," kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.

Untuk wajib pajak orang pribadi diperkenankan menggunakan tarif tersebut selama tujuh tahun. Setelah tujuh tahun mereka harus pindah ke rezim pembukuan. Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, perseroan, CV memiliki masa transisi empat tahun. Setelah empat tahun mereka harus pindah ke rezim pembukuan.

"Jadi ada pembelajaran empat tahun menggunakan penghitungan yang mudah 0,5 persen kali peredaran bruto ke omzet tanpa menyelenggarakan atau menunjukkan pembukuan yang lengkap penjualan harga pokok, biaya, setelah itu kembali ke penghitungan pajak secara umum yaitu pembukuan kali tarif pajak normal," tutur Robert.

Sedangkan untuk perseroan terbatas transisinya selama tiga tahun. Dalam aturan yang baru ini juga bersifat optional atau wajib pajak bisa memilih sejak awal apakah mau menggunakan tarif final atau tidak dikenakan tarif final.

Pemberian opsi ini sekaligus memberikan kepastian bagi wajib pajak UKM yang selama ini merasa rugi namun tetap dikenakan tarif final satu persen, nantinya akan tidak dikenakan pajak apabila memang usahanya merugi, namun apabila untung maka akan dikenakan pajak, dengan syarat wajib pajak tersebut harus menyelenggarakan pembukuan. Tujuan akhirnya untuk mengajarkan wajib pajak untuk melakukan pembukuan.

"Bagi wajib pajak baru bisa memilih tapi kalau dia enggak memilih kami akan menganggap wajib ini menggunakan tarif PPh final. Kalau wajib pajak UMKM baru membuka usaha dan enggak mau menggunakan  PPh final 0,5 p dimungkinkan di PP 23 ada formulirnya bagi mereka untuk memilih misal untuk pembukuan secara umum," jelas dia.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id