Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.

Wapres Minta Perizinan Tak Berbelit untuk Cegah Korupsi

Ekonomi perizinan pencegahan korupsi kemudahan berusaha
Eko Nordiansyah • 10 Desember 2019 12:01
Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Indonesia masih kalah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand untuk urusan kemudahan berusaha. Padahal pemerintah menginginkan lebih banyak investasi masuk ke Indonesia demi menggerakan perekonomian.
 
Data Bank Dunia pada 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-73 untuk urusan kemudahan berusaha dengan nilai 67,96. Meski mengalami peningkatan, Ma'ruf menyayangkan posisi Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam dan Thailand.
 
"Proses perizinan yang berbelit-belit, aturan yang rumit adalah faktor peluang untuk para pemegang kekuasaan baik tingkat kementerian, lembaga, pemda untuk berperilaku koruptif sehingga menciptakan ekonomi biaya tinggi," kata dia dalam Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, dirinya berharap adanya zona integritas di kementerian/lembaga bisa mencegah praktik korupsi yang bisa merugikan. Menurut dia, zona integritas berasal dari konsep island of integrity, birokrasi dianggap sebagai sebuah pulau yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang berintegritas.
 
Adanya zona integrasi ini juga sejalan dengan prioritas Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dengan memangkas berbagai regulasi dan prosedur pada birokrasi. Langkah ini dinilai sangat tepat untuk menjawab terciptanya kemudahan berusaha.
 
"Pembangunan zona integritas ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi perlu dilakukan terhadap prosedur birokrasi yang panjang, berbelit-belit dan menghambat pelayanan publik," jelas dia.
 
Meski demikian, kesuksesan agenda pembangunan tadi bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah. Terutama bagi unit pelayanan pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat dan dunia usaha.
 
"Instansi pemerintah harus memahami bahwa pemerintah memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang baik. Upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan integritas birokrat akan berpengaruh kepada kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik yang berujung pada peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa," pungkasnya.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif