Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan gelontoran APBD diharapkan bisa mengurangi dampak negatif akibat pandemi covid-19. Hal yang sama dilakukan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Belanja di daerah, penting sekali untuk dipastikan ada semacam countercyclical seperti (belanja) pemerintah pusat. Jangan sampai pemerintah pusat fokus counter, pemda justru terhambat realisasinya," kata dia dalam video conference di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020.
Sayangnya, menurut Febrio, tidak mudah untuk pusat bisa mengontrol belanja di daerah. Meskipun pemerintah menggenjot optimalisasi dari belanja pemerintah pusat baik yang ada di kementerian/lembaga ataupun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo sempat mengundang para gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong realisasi APBD-nya. Khususnya untuk dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Itu (realisasi APBD) bagian yang enggak bisa diprediksi akurat. Tapi ke depan harus semakin bisa melihat, bukan hanya dalam konteks komunikasi. Ini juga sedang dipikirkan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah," ungkapnya.
"Karena ini pertama kan desentralisasi, lalu desentralisasi politik dan keuangan. Sebenarnya kita harus evaluasi, uang yang ditransfer ke daerah itu spending-nya untuk apa, output outcome bagaimana. Itu harus dievaluasi terus," lanjut dia.
Hingga akhir Agustus 2020, pendapatan APBD tercatat sebesar Rp661,84 triliun atau 62,74 persen terhadap total APBD. Sementara belanja APBD baru Rp533,73 triliun, tumbuh minus 7,62 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
