Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melebar karena adanya perang Rusia-Ukraina.
"Ke depan, jika harga minyak bumi secara persisten di level yang tinggi di atas USD100 per barel dan harga-harga barang pokok penting naik, pemerintah kemungkinan akan melakukan intervensi harga, memberi subsidi, dan bantuan sosial, yang akan menekan defisit APBN," katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 8 Maret 2022.
Eisha memperkirakan kenaikan harga minyak mentah (ICP) tiap USD1 per barel akan meningkatkan anggaran subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp49 miliar, kompensasi kepada Pertamina Rp2,65 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp295 miliar.
Pada saat yang sama, di sisi pendapatan negara, kemungkinan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya akan naik masing-masing sebesar Rp0,8 triliun dan Rp2,2 triliun sehingga defisit tetap berpotensi melebar.
Adapun dalam APBN 2022 pemerintah memperkirakan defisit mencapai Rp868 triliun atau 4,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien, dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," imbuh Eisha.
Ia melanjutkan subsidi pun tetap perlu ditambah untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah agar tidak jatuh ke kemiskinan yang lebih dalam.
"Risiko ke depan, ancaman inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, serta dapat beresiko menghambat pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
"Ke depan, jika harga minyak bumi secara persisten di level yang tinggi di atas USD100 per barel dan harga-harga barang pokok penting naik, pemerintah kemungkinan akan melakukan intervensi harga, memberi subsidi, dan bantuan sosial, yang akan menekan defisit APBN," katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 8 Maret 2022.
Eisha memperkirakan kenaikan harga minyak mentah (ICP) tiap USD1 per barel akan meningkatkan anggaran subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp49 miliar, kompensasi kepada Pertamina Rp2,65 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp295 miliar.
Pada saat yang sama, di sisi pendapatan negara, kemungkinan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya akan naik masing-masing sebesar Rp0,8 triliun dan Rp2,2 triliun sehingga defisit tetap berpotensi melebar.
Adapun dalam APBN 2022 pemerintah memperkirakan defisit mencapai Rp868 triliun atau 4,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien, dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," imbuh Eisha.
Ia melanjutkan subsidi pun tetap perlu ditambah untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah agar tidak jatuh ke kemiskinan yang lebih dalam.
"Risiko ke depan, ancaman inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, serta dapat beresiko menghambat pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
