Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara umum kalangan dunia usaha dan pemerintah daerah sudah mengetahui paket kebijakan ekonomi I sampai XII yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Dari 157 responden dunia usaha yang menjawab 86 persen menyatakan mengetahui mengenai 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan 14 persen responden mengaku tidak mengetahui mengenai PKE, terutama responden yang berada di daerah. Sementara dari 53 responden pemerintah daerah yakni 25 provinsi, hanya 1,9 persen yang menyatakan tidak mengetahui mengenai 12 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.
"Survei ini menunjukkan paket kebijakan ekonomi berpotensi efektif dalam mengembangkan ekonomi makro yang kondusif dan menggerakkan ekonomi nasional," kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Dalam rapat tersebut juga hadir Ketua Pokja I yaitu Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Ia mengatakan, sosialisasi paket kebijakan ekonomi akan lebih dikerahkan lagi. Namun, sosialisasi paket kebijakan akan sesuai dengan tema.
"Sosialisasi paket-kebijakan ekonomi akan kita lakukan berdasarkan tema agar nantinya dapat dipahami. Kita juga akan lakukan roadshow ke beberapa media besar,” ungkap Enggar.
Sedangkan Pokja II yang dipimpin Kepala KSP Teten Masduki menyampaikan sampai dengan 1 Agustus 2016 telah selesai 202 peraturan dari 203 regulasi pokok. Masih ada satu regulasi yang belum selesai yakni terkait dengan harga gas.
“Satu peraturan yang belum selesai ini sudah di tangan menteri. Jadi bisa dikatakan seluruh regulasi dalam PKE sudah selesai,” kata Teten.
Sementara Pokja IV yang membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus menyatakan sudah membahas 169 kasus. Ketua Pokja IV Yasona Laoly mengatakan, sebagian kasus dikoordinasikan penyelesaiannya dengan kementerian lembaga terkait.
“Hanya ada satu kasus yang tidak diteruskan karena pengadu tidak datang ketika diundang," ujar Yasonna.
Kasus-kasus yang ditangani Pokja lV ini antara Iain menyangkut isu perusakan lingkungan di Jawa Barat, rekomendasi audit investigasi terhadap sebuah perusahaan di sebuah kawasan industri Jawa Timur, dan beberapa kasus terkait regulasi menyangkut pungutan dan perpajakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
