"Misalnya keistimewaan yang ada di dalam negeri untuk BUMN karya, seperti Waskita Karya yang diprioritas membangun jalan tol di Bali, itu yang harus dihapuskan. Kalau TPP itu jangan ada keistimewaan terhadap perusahaan yang ada di dalam negeri," jelas Ekonom Firmanzah, dalam 'Economic Review 2015 dan Outlook 2016', di Restoran Meradelima, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Selain itu, lanjutnya, lintas kementerian harus dipersatukan kembali. Pasalnya, TPP bukan hanya membicarakan perdagangan semata melainkan juga dalam artian luas seperti BUMN, ketenagakerjaan, UKM, lingkungan hidup, dan lainnya.
Dalam hal ini, Firmanzah meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam TPP. Presiden harus mampu menyampaikan untung dan rugi secara detail apabila benar-benar berkeinginan keras masuk ke TPP.
"Kalau sudah dibentuk timnya berarti TPP ini harus disesuaikan ke publik. Publik harus tahu mana untung atau ruginya. Tapi kalau saya bilang belum tepat Indonesia masuk TPP," ungkapnya.
Menurutnya, bila Indonesia masuk ke TPP maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Itu pun tergantung dari bagaimana tim teknis yang dibentuk pemerintah. "Proses masih lama. Itu bertahun-tahun. Itu pun tergantung tim teknis. Kalau saya lebih baik Pak Jokowi ketika berkunjung ke White House kemarin, Jokowi ajak Presiden Obama ke Asia untuk bergabung," pungkas Firmanzah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
