Salah satu upaya pemerintah membentuk KEK sebagai pilar pertumbuhan ekonomi baru yang bertumbuh di daerah, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memasukkan KEK ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI yang diperkirakan dikeluarkan pertengahan pekan ini.
Kepala BKPM Franky Sibarani menilai, perlu ada instrumen atau insentif yang diberikan bagi KEK agar investasi yang masuk bisa mengarah ke kawasan tersebut. Hal ini sejalan dengan harapan agar KEK menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.
"Misalnya di daerah tersebut tidak ada listrik, otomatis harus diberikan kewenangan untuk membangun power plant. Lalu terkait pengelolaan air, pengelola KEK diberikan langsung konsesi sumber daya air di sana," kata Franky, ditemui usai melakukan rapat koordinasi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).
Tidak hanya itu, kemudahan juga perlu diberikan berupa akses pelabuhan bagi KEK yang berada di daerah pantai. Dalam hal ini, Franky mengaku, banyak investor yang datang dan meminta kepada dirinya untuk bisa mengelola pelabuhan, begitu juga dengan bandar udara (bandara).
"Jadi, mereka ingin mengelola secara utuh dari kawasan tersebut dan tidak terpisah-pisah. Tentunya supaya KEK full fasilitas," jelasnya.
Lebih lanjut, Franky menilai, pemerintah harus memberikan jaminan kepada pengelola KEK untuk memenuhi kebutuhan industri yang dikembangkan di daerah tersebut. Hal ini menjadi penting agar KEK benar-benar menjadi kawasan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Misal ada di satu kawasan tersebut ada pengembangan industri CPO, maka harus ada jaminan dari pemerintah. Lalu ada juga di KEK Bitung yang terkenal dengan industri maritim, industri perikanannya, maka pasokan ikan harus dijamin," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
