"Itu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas SDM, mengurangi pengangguran dan kesenjangan," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.
Dirinya menambahkan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penting untuk memperbaiki kualitas perekonomian nasional. Apalagi saat ini Indonesia dihadapkan situasi global yang tak menentu sehingga meningkatkan risiko perekonomian global.
"Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi yang semakin dinamis dan risiko yang meningkat secara global, APBN dan APBD merupakan instrumen negara untuk menjaga perekonomian kita, fungsinya jadi semakin penting," jelas dia.
Baca juga: Menkeu Optimistis Pembiayaan APBN Aman hingga Akhir Tahun
Sri Mulyani berharap melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, pengelolaan keuangan negara bisa semakin sehat. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat dalam Rakernas tahun ini.
Pemerintah juga memberikan penghargaan bagi kementerian/ lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun lalu, ada 79 K/L dan 411 pemda yang meraih predikat WTP.
"Ini menunjukkan semua K/L serta pemda memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang jadi tanggung jawabnya, serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
